Iklan Kemendes

Bahas 2 Raperda, Dewan BU Gelar Hearing dengan Eksekutif

Wakil Ketua 1 didampingi Wakil Ketua II DPRD BU saat memimpin hearing

BENGKULU UTARA, sahabatrakyat.com– DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, Senin (30/4/2018), di ruang sidang DPRD menggelar hearing atau rapat dengar pendapat dengan pihak eksekutif terkait dua raperda.

Kedua raperda itu masing-masing tentang Retribusi Jasa dan Usaha, dan Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Retribusi Penjualan Usaha Daerah.

Pihak Eksekutif yang hadir dalam hearing langsung dipimpin oleh Sekda BU

Setelah pembahasan atas dua raperda itu, DPRD BU memutuskan hanya satu raperda yang bakal dilanjutkan pembahasannya, yakni Raperda tentang Retribusi TPI dan Retribusi Penjualan Usaha Daerah.

Sementara Raperda tentang Retribusi Jasa dan Usaha ditunda oleh pihak dewan. Pasalnya, aset lapangan 45 Kota Argamakmur yang diubah pada tahun 2012 menjadi Alun-Alun Rajo Malim Paduko hingga kini belum ada dilakukan perubahan setatus asetnya.

“Meskipun pihak eksekutif memegang berkas perubahan aset berdasar Surat Keputusan Bupati tahun 2012 lalu, ketika Imron Rosyadi menjadi Bupati nya pada waktu itu, namun SK tersebut menurut kami tidak sah karena belum ada pengesahan dari dewan,” jelas Anggota Komisi III.

Dengan belum adanya perubahan status aset, Dewan menilai pemungutan retribusi di lokasi Alun-Alun Rajo Malin Paduko, baik parkir kendaraan maupun pungutan dari pedagang selama ini diduga tidak berdasar.

Hearing yang dipimpin oleh Wakil Ketua I, Bambang Irawan itu dihadiri oleh anggota dewan lainnya dan Pemerintah Daerah Bengkulu Utara yang diwakili Sekda Haryadi, Asisten I, II dan III, serta seluruh kepala SKPD Pemkab BU. (ADV/MS. Firman).


 

Komentar Anda
iklan kibar

Related posts