Iklan Kemendes

Laporan Hasil Pemeriksaan DD/ADD Desa Suka Mulya Dinilai Janggal

Ketua DPC Kibar BU didampingi Wakil Ketua saat menyerahkan laporan ke Ombudsman

BENGKULU UTARA, sahabatrakyat.com– Hasil Laporan Pemeriksaan (LHP) dugaan penyelewengan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Suka Mulya, Kecamatan Giri Mulya, yang dilaporkan ke aparat penegak hukum oleh LSM Kibar Bengkulu Utara setahun lalu dinilai janggal.

Ketua LSM Kibar Bengkulu Utara Nudiarto menjelaskan, dalam LHP setidaknya ada tiga poin yang menjadi perhatian. Pertama, disebutkan bahwa pembangunan gedung PAUD tidak difungsikan karena tidak ada murid dan gurunya, pengelola Yayasan Bung Karno yang semula direncanakan untuk memanfaatkan gedung PAUD kerja sama dengan Pemerintah Desa belum terlaksana pihak yayasan menghendaki bangunan tersebut untuk dihibahkan ke yayasan itu tidak bisa dilaksanakan.

Kedua, disebutkan bahwa dana desa tahun 2015 untuk pembangunan gedung PAUD terdapat saldo sebesar Rp 1.464.210,- dengan rincian yaitu pada kegiatan pembangunan gedung PAUD sebesar Rp 90.000,- dan kegiatan pembangunan balai desa ditemukan saldo realisasi sebesar Rp. 1.371.210,-

Ketiga, pada kegiatan Poskamling terdapat selisih dimana realisasi sebesar Rp. 24.066.900,- sedangkan pada laporan surat pertanggung jawaban sebesar Rp. 24.046.400,- sehingga terdapat selisih atau saldo sebesar Rp. 20.000.

“Kita tetap akan menaikkan ini ke Ombudsman Perwakilan Bengkulu. Sebab menurut kesimpulan kami, LHP tersebut janggal,” kata Nudiarto yang juga pengelola Yayasan Bung Karno kepada sahabatrakyat.com, Kamis (30/8/2018) melalui sambungan selulernya.

Nudiarto mengatakan, Yayasan Bung Karno tidak pernah meminta gedung PAUD itu dihibahkan atas nama yayasan.

“Kita tidak mengetahui gedung PAUD itu mau dibangun, setelah buming di media online barulah pihak pemerintah desa berkomunikasi kepada pihak Yayasan. Saat itu kita tolak secara resmi dibuktikan dengan surat pernyataan penolakan yang dibubui tanda tangan bermaterai agar tidak ada tanggapan negatif dari masyarakat,” jelas dia.

Kibar sendiri sudah melaporkan dugaan penyimpangan di Desa Suka Mulya itu ke  Ombudsman Perwakilan Bengkulu pada 6 Agustus 2018 dan telah direspon dengan dikeluarkannya Surat dimulainya pemeriksaan substantif Nomor: 0200/SRT/0060.2018/bkl/VIII/2018.

Sementara itu, Inspektur Inspektorat Kabupaten Bengkulu Dullah, SE Utara, saat ditemui media ini di ruang kerjanya belum dapat diminta klarifikasinya dikarenakan ada tamu dari Mapolda Bengkulu yang telah menunggu dirinya.


Penulis: MS Firman

Editor: Jean Freire

 

Komentar Anda
iklan kibar

Related posts