Iklan Kemendes

Pandangan Fraksi DPRD BU, Satu Raperda Diminta Tinjau Ulang

Ketua DPRD BU Aliantor Harahap, SE pimpinan Rapat Paripurna Pandangan Fraksi-Fraksi

BENGKULU UTARA, sahabatrakyat.com– Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Utara dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota pengantar Bupati tentang Raperda Retribusi Jasa dan Usaha dan Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dan Retribusi Penjualan Usaha Daerah digelar Kamis (3/5/2018).

Dari dua Raperda yang diusulkan, hanya satu Raperda yang disetujui oleh fraksi-fraksi, yakni Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dan Retribusi Penjualan Usaha Daerah.

Ketua DPRD BU menerima laporan pandangan Umum dari salah satu fraksi

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, Aliantor Harahap, SE, dihadiri Wakil Bupati Bengkulu Utara, Arie Septia Adinata, SE, unsur Muspida, kepala OPD dan Anggota DPRD.

Dalam pandangan umum fraksi-fraksi, antara lain oleh juru bicara Fraksi PKPI, Zaitul Suhari, SE, menyatakan tidak disetujuinya satu Raperda akibat dari pengalihan aset GOR Lapangan 45 menjadi Alun-Alun Rajo Malim Paduko Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2012 lalu, yang pembangunannya menelan uang rakyat hingga puluhan miliar itu, hingga saat ini belum ada rekomendasi atau persetujuan dari DPRD Kabupaten Bengkulu Utara.

Anggota DPRD BU yang hadir

“Karena pengalihan aset GOR Lapangan 45 menjadi Alun-Alun Malim Paduko diduga cacat hukum, lantaran belum ada persetujuan dari dewan, maka kami dari Fraksi PKPI belum dapat menyetujui raperda retribusi jasa dan usaha ini menjadi perda, karena hal tersebut harus ditinjau ulang kembali” tutur Zaitul. (MS.Firman/Adv)


 

Komentar Anda
iklan kibar

Related posts