Andai Beasiswa Mahasiswa Unras Digelapkan, Sekda BU Dukung Proses Hukum

Mahasiswa Unras menggelar aksi demo di Pemda BU

BENGKULU UTARA, sahabatrakyat.com– Puluhan mahasiswa Universitas Ratu Samban (Unras) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Pemkab Bengkulu Utara, Senin (19/2/2018).

Aksi demo mahasiswa itu terkait simpang-siur penyaluran dana beasiswa yang dianggarkan Pemkab BU ke Yayasan Ratu Samban Arga Makmur yang menurut mahasiwa belum mereka terima.

Lantaran tak kunjung diterima, puluhan mahasiswa mengaku kini terancam drop out (DO) dari kampus karena belum membayar SPP.

“Kita sudah tiga kali mendatangi pemda tetapi tidak diperdulikan. Kita tidak tahu kemana uang kita? Kita hari ini menuntut hak kita sebagai mahasiswa, kami murni melakukan hal ini menuntut hak kami, kita tidak direspon, mereka duduk tenang di dalam kantor, dibawa dinginnya AC, mereka tidak memikirkan kita mahasiswa yang sebentar lagi akan di DO,” teriak Yoki Ramadhan, ketua BEM Unras.

Sekira 60 menit berorasi, mahasiswa lalu ditemui Sekda Dr. Haryadi, S.Pd, MM, M.Si. Haryadi meminta lima perwakilan mahasiswa untuk bermusyawarah di ruang Sekda.

Dikonfirmasi sahabatrakyat.com di halaman Pemda BU, Haryadi mengatakan menyampaikan aspirasi itu adalah hak setiap warga negara yang disampaikan dengan cara-cara yang beragam pula.

Sekda BU Haryadi saat mendatangi mahasiswa Unras yang menggelar aksi demo/MS Firman

“Ada secara personal, ada cara kelompok dan bisa jadi melalui ketemu langsung maupun tidak ketemu langsung, seperti ini komunikasi langsung kepada pihak pemda dari mahasiswa penerima beasiswa Pemda Bengkulu Ttara kepada pihak pemda,” kata Haryadi.

Terkait tuntutan mahasiwa, Haryadi mengatakan, tugas Pemda BU mengalokasikan dana untuk kepentingan bagi mahasiswa penerima beasiwa.

“Setelah dianggarkan kita berikan kepada dinas atau badan terkait. Ini akan ada data yang berhubungan dengan by name by address itu yang menjadi tugas Pemda menyiapkan dan memerintahkan kepada dinas atau badan yang terkait untuk melakukan realisasi dari pada dana itu dan itu semua sudah dilakukan,” jelasnya.

“Kita tidak ikut proses tentang kampus, jadi yang menjadi tanggung jawab Pemda Bengkulu Utara mengalokasikan dan memberikan anggaran kepada lembaga atau bidang teknis untuk melakukan realisasi, secara detail tentang teknis itu ada pihak-pihak lain.”

“Kita bersama pihak kepolisian akan melihat, mericek, tentang apa, dimana, dan kapan serta bagaimananya.”

Disinggung terkait upaya Pemda bila ada penggelapan, Haryadi menegaskan, “Langkah pemerintah sendiri saya pikir untuk seperti itu kita tidak bisa berandai-andai karena ada pihak-pihak berwenang menangani tentang data, menangani tentang persoalan bahkan di dalamnya mungkin ada penyimpangan, ada pihak kepolisian ada pihak kejaksaaan, ada pihak internal BPKP, BPK yang akan melakukan audit tentang persoalan-persolan tersebut dan intinya kita sangat mendukung bila hal ini diproses secara hukum.”

“Pemda Bengkulu Utara punya komposisi-komposisi untuk menggarkan kemudian memberikan. Hal itu sudah kita lakukan dan apabila ini ada sesuatu yang terjadi sekali lagi pihak-pihak terkait yang akan melihat dan mencari itu,” tandas Haryadi.


Penulis: MS Firman

Editor: Jean Freire

Komentar Anda
iklan kibar

Related posts