Iklan Kemendes

Sidang Paripurna DPRD BU: 7 Fraksi Dukung 2 Raperda, 1 Minta Ditunda

BENGKULU UTARA, sahabatrakyat.com– DPRD Bengkulu Utara akhirnya menuntaskan pembahasan tiga rancangan peraturan daerah (Raperda), masing-masing tentang Magrib Mengaji; tentang kawasan industri; dan tentang pemilihan kepala desa.

Dalam sidang pandangan akhir fraksi-fraksi yang digelar Rabu (14/3/2018), dua Raperda disepekati menjadi Perda. Sementara lainnya ditunda untuk penyempurnaan.

Dua Raperda yang disepakati adalah Raperda Tentang Pembangunan Industri di Kabupaten Bengkulu Utara Untuk Tahun 2018 Hingga Tahun 2028; dan Raperda Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Fraksi Golkar menyerahkan dokumen pandangan akhir fraksi kepada Ketua DPRD

Sementara Raperda Tentang Magrib Mengaji belum disepakati karena legislatif memandang raperda ini masih perlu dilengkapi, terutama soal teknis pelaksanaan, organisasi pelaksana, dan pendanaan.

Fraksi Golkar, misalnya, memandang Raperda Tentang Magrib Mengaji memerlukan kajian serius dan mendalam, baik segi yuridis maupun akademis.

“Dengan sangat menyesal Fraksi Golkar menyatakan bahwa Raperda Magrib Mengaji ditunda dulu,” ujar Yanto, juru bicara Fraksi Golkar.

Seluruh Anggota DPRD BU tampak hadir dalam paripurna

Hal senada disampaikan Fraksi NasDem. Melalui juru bicaranya Slamet Waluyo, SH, NasDem menilai bahwa tujuan yang baik, tujuan yang benar itu harus juga dikaji dari proses yang baik dan yang benar.

“Mengawali pendapat itu, dari sisi yuridis ternyata Mahgrib Mengaji berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 150 tahun 2015 yang diterbitkan 1 April 2015, keputusan itu sifatnya himbauan untuk bagaimana mengawal perubahan termasuk gerakan masyarakat gemar mengaji,” jelas Slamet.

Undangan menghadiri dari unsur BUMN, BUMD

“Fraksi Nasdem bukan menolak namun memberikan waktu kepada pihak eksekutif untuk mendalami draf raperda yang dimaksud, termasuk melengkapi agar batang tubuh draf raperda itu refresentatif menjadi sebuah draf Raperda,” kata Slamet.

Wakil Bupati Arie Septia Adinata SE mengatakan, penyempurnaan raperda yang belum disepakati DPRD itu mencakup tentang tujuan, tentang organisasi kerja, tentang sanksi dan tentang pendanaan.

Undangan mengadiri dari unsur Forkominda

“Antara eksekutif dan legislatif bisa dapat berkoordinasi lagi manakala peranan-peranan itu bisa kita selesaikan, ini demi tujuan untuk masyarakat kita, generasi muda kedepannya,” kata Arie.

“Harapan kita pemerintah daerah, tujuannya adalah membentuk sumber daya manusia Kabupaten Bengkulu Utara yang punya karakter,” tandasnya.

Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Aliantor Harahap, SE didampingi Wakil Ketua I H. Bambang Irawan, ST dan Wakil Ketua II Parmin, S.IP itu juga dihadiri unsur FKPD, pimpinan OPD. (MS. Firman/ADV)


 

Komentar Anda
iklan kibar

Related posts