Dugaan Korupsi Dana Desa Air Kati, Eks Kades Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor

Kasi Pidsus Kejari Rejang Lebong Heri Antoni/Foto:brn-sahabatrakyat.com

REJANG LEBONG, sahabatrakyat.com– Kejaksaan Negeri (Kejari) Rejang Lebong telah melimpahkan tersangka kasus dugaan korupsi Dana Desa (DD) Air Kati, Kecamatan Padang Ulak Tanding (PUT), Rejang Lebong. Pelimpahan terhadap tersangka ke Pengadilan tersebut dilaksanakan Kejari Rejang Lebong hari ini (14/4/2021) dan selanjutnya tinggal menunggu jadwal sidang.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Rejang Lebong Yadi Rachmat Sunaryadi melalui Kasi Pidsus Kejari Rejang Lebong Heri Antoni saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. “Hari ini tim JPU akan dilakukan pelimpahan tersangka ke Pengadilan Tipikor Bengkulu, paling minggu depan mulai sidang,” terang Heri.

Lebih jauh dijelaskannya, hingga akhir penyidikan yang mereka lakukan, dalam kasus dugaan korupsi yang menelan kerugian negara hingga Rp 319 juta tersebut hanya ada tersangka tunggal, yakni mantan Kades Air Kati berinisial BH.

“Untuk tersangka hanya satu orang berinisial BH mantan Kades, kerugian negara ada sebesar Rp 319 juta,” jelas Heri.

Alokasi DD yang ditangani pihaknya dengan satu orang tersangka tersebut adalah DD anggaran tahun 2017 lalu.

Sebelumnya lanjut Heri, pihaknya telah memeriksa sebanyak 26 orang saksi sebelum akhirnya pihak penyidik Seksi Pidana Khusus (Pidsus) pada 1 Februari 2021 menahan tersangka BH. Tersangka sendiri diketahui terakhir menjabat sebagai kades pada tahun 2019 lalu.

Terhadap dugaan korupsi DD yang dilakukan oleh mantan kades tersebut, menurut Heri, pihaknya telah melakukan penyitaan aset milik tersangka berupa sertifikat yang dipergunakan untuk mengganti kerugian negara.

Adapun item kegiatan yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp 319 juta diketahui diantaranya jenis pekerjaan pembangunan jalan telford terjadi kekurangan fisik senilai Rp 221,5 juta.

Kemudian kekurangan volume untuk pekerjaan siring pasang senilai Rp 34,5 juta serta pajak yang sudah dipungut senilai Rp 60,2 juta tetapi belum disetor ke negara.
Sementara selama pengerjaan tersangka melakukan pengelolaan uang secara mandiri dengan membelanjakan sendiri tanpa melibatkan tim pengelola kegiatan, termasuk juga tanpa perangkat desa lainnya. Namun sepanjang pemeriksaan di penyidik kejaksaan, tersangka bersikap kooperatif. (brn)