Kasus Mafia Tanah di Lebong: Oknum Polisi Tersangka…

Lahan yang disengketakan di Kelurahan Rimbo Pengadang/Foto: Ist

BENGKULU, sahabatrakyat.com Setelah naik status menjadi penyidikan, Polda Bengkulu melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum, akhirnya menetapkan tersangka dalam kasus dugaan mafia tanah yang terjadi di wilayah Kabupaten Lebong. Tersangka berinisial AK, oknum anggota Polri aktif yang bertugas di Polres Lebong.

Telah ditetapkannya tersangka dalam perkara itu diungkap Direktur Direktorat Reserse
Kriminal Umum, Komisaris Besar Polisi Teddy Suhendyawan Syarif kepada wartawan di
Mapolda Bengkulu, Rabu (23/6/2021) siang.

“Iya, tersangkanya sudah ada. Inisialnya AK, selaku pemalsuan dokumen,” ungkap
Kombes Teddy. “Belum ditahan,” imbuhnya.

Sebelumnya, AK sendiri dilaporkan oleh Samiun, warga Kelurahan Rimbo Pengadang,
Kecamatan Rimbo Pengadang atas dugaan penyerobotan lahan. Adapun Samiun sendiri juga telah dilaporkan balik oleh AK ke Polres Lebong dengan tuduhan serupa.

Teddy mengakui kasus kepemilikan lahan atau tanah di Lebong ini memang terdiri dari
dua LP atau laporan polisi. Selain yang ditangani di Polda, laporan polisi soal
sengketa tanah ini juga masuk ke Polres Lebong. Jika di Polda pelapor adalah Samiun,
di Polres Lebong justru Samiun yang menjadi pihak terlapor.

Sebelumnya, Polda Bengkulu juga telah memanggil sejumlah pihak untuk dimintai
keterangannya. Mereka di antaranya unsur BPN Lebong dan seorang oknum Anggota DPRD
Lebong. Polda juga telah menyita lima SHM atau sertifikat hak milik yang diduga
bermasalah sebagai barang bukti.

Soal keterlibatan oknum dewan, Teddy mengatakan pihaknya masih mendalami. “Sampai
saat ini masih kita pelajari dana analisa lagi,” katanya singkat.

Terkait penetapan status tersangka itu, kuasa hukum AK, Tarmizi Gumay, mengatakan
belum menerima pemberitahuan secara resmi. Dilansir rri.co.id, Rabu (23/6), Tarmizi
menyatakan penetapan tersangka kepada kliennya itu tidak menghargai proses hukum
yang sudah dia lakukan.

“Kalau memang begitu berarti pihak Polda tidak menghargai proses hukum yang sedang
kita tempuh. Mungkin saya akan lakukan pra-peradilan untuk menguji keputusan itu,”
kata Tarmizi Gumay.

Menurut Tarmizi, seyogyanya diperjelas dulu terkait status kepemilikan tanah. Karena
ada saling klaim dalam kepemilikannya. Kejelasan itu, kata dia, harus melalui
putusan pengadilan.

Gugatan perdata kepemilikan lahan sendiri, kata Tarmizi, sudah dia layangkan ke PN
Tubei Lebong pada tanggal 8 Juni 2021 lalu. Dengan begitu, siapa yang memang berhak
sebagai pemilik sah lahan tersebut sebaiknya menunggu keputusan Pengadilan.

“Kalau nanti terbukti bahwa Samiun bukan pemilik lahan maka konklusi hukumnya nanti
berbeda. Masa yang punya lahan dilaporkan, kok dikatakan menyerobot padahal dia
pemiliknya. Makanya kita harap pihak kepolisian bisa menunggu hasil putusan
Pengadilan,” katanya.

Untuk diketahui, dugaan pemalsuan dokumen tanah ini dilaporkan oleh Samiun. Adapun
terlapor, Alikhan, anggota Polri di Intelkam Polres Lebong. Berawal tanah seluas 1,5
hektare milik Mahmud, warga Curup Rejang Lebong, pada tahun 2002 dibeli dari Rais
warga Kecamatan Rimbo Pengadang.

Tanah tersebut lalu dijual kembali oleh Samiun, anak Rais ke PT. KHE pada tahun 2021
menggunakan surat ahli waris. Surat ahli waris inilah yang diduga dipalsukan Samiun.

Pascapenjualan oleh Samiun ke PT KHE, BPN Lebong belum dapat menerbitkan sertifikat
karena masih sengketa di Kantor Camat. Dua kali dilakukan mediasi, deadlock sehingga
sertifikat tersebut tak juga dapat diterbitkan.

Lantaran tak terbitnya sertifikat, Samiun melapor ke Subdit Harda Polda Bengkulu
bahwa tanah yang sedang bermasalah itu telah diserobot oleh Alikhan.

Selain itu, Samiun juga melapor ke Sundit Renakta Polda dengan terlapor Saidul,
Sekcam Rimbo Pengadang terkait dugaan penggelapan hasil jual beli tanah tersebut.

Lalu, giliran Saidul melaporkan ke Subditrenakta Polda Bengkulu dengan terlapor Joko
Susanto, Komisaris PT KHE, atas dugaan penggelapan dan penipuan karena menjanjikan
menjual tiga bidang tanah kepada Samiun. (**)