Balai Besar TNKS Dukung Percepatan Realisasi Hutan Masyarakat Adat

Kepala Balai Besar TNKS Tamen Sitorus saat bertatap muka dengan para tokoh masyarakat hukum adat Demong Saming, Kecamatan Uram Jaya

LEBONG, sahabatrakyat.com Hanya tinggal beberapa tahapan lagi usulan pengelolaan kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) oleh masyarakat setelah ditetapkan menjadi hutan masyarakat adat (HMA) bakal terealisasi. Saat ini usulan tersebut sudah masuk daftar verifikasi oleh dirjen terkait di Kementerian Kehutanan RI.

Hal itu dikemukakan Kepala Balai Besar TNKS Tamen Sitorus dihadapan warga dan tiga tokoh masyarakat adat Demong Saming yang mencakup tiga desa di wilayah Kecamatan Uram Jaya (Desa Kota Baru, Embong I dan Embong), baru-baru ini (27/11/2019).

“Masih proses verifikasi sebelum diberikan hak kelolanya ke masyarakat adat. Jadi sebelum ada penyerahan, mari jaga baik-baik hutan kita. Apalagi memang tidak ada aturan adat yang menganjurkan merusak hutan,” kata Sitorus yang hadir di Balai Desa Embong bersama jajaran.

Tamen Sitorus menjelaskan luas kawasan hutan yang menjadi tanggung jawab Balai Besar TNKS mencapai lebih 1,4 juta hektar. Sebagai kawasan paling luas, ia mengakui tidak ada cara paling efektif untuk menjaga kelestariannya selain bekerja sama dengan semua pihak, termasuk di dalamnya masyarakat adat, dan pemerintah daerah.

Usa

“Jadi kami sebenarnya beban kami dikurangi dengan upaya masyarakat hukum adat ini,” ujar Tamen Sitorus. Ia lantas meminta agar upaya-upaya mempercepat terbitnya surat keputusan oleh pemerintah pusat melalui lembaga terkait bisa didorong para pihak.

Di wilayah Kecamatan Uram Jaya, luas hutan yang diusulkan menjadi hutan adat mencapai lebih dari 3.700 hektar. Ketua MHA Desa Embong Saudia mengatakan, usulan pengelolaan kawasan TNKS menjadi hutan adat ini sudah diperjuangkan sejak sekitar lima tahun lalu.

“Ini adalah upaya kami agar konflik antar warga dengan aparat, termasuk konflik antara warga bisa diatasi. Kami yakin dengan ditetapkan menjadi hutan adat, konflik tidak muncul lagi,” ujarnya.

“Mohon dikabulkan permohonan masyarakat adat ini,” tambah Ketua MHA Embong Ibnu Rusdi yang mendapat giliran bicara.

“Hutan tak bisa dipisahkan dengan masyarakat adat. Soal kelestarian hutan, adat juga mengatur cara guna dan pemanfaatannya. Jadi jika diserahkan ke masyarakat hukum adat, Isha Allah akan terjaga kelestariannya. Jadi kami ikut mengurangi beban Balai TNKS,” kata Ketua MHA Desa Kota Baru Alinudin.

Camat Uram Jaya Iwan Jang Jaya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas dukungan penuh Balai Besar TNKS. Iwan juga berharap pengelolaan hutan oleh masyarakat nanti bisa berdampak bagi kesejahteraan sekaligus kelestarian hutan.


Pewarta: Aka Budiman