Bupati BU Dukung Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten

BENGKULU UTARA, sahabatrakyat.com Bupati Bengkulu Utara Ir H Mian menyatakan dukungannya atas pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Bengkulu Utara yang akan merumuskan Upah Minimum Kabupaten (UMK).

Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Mian saat memberikan arahan dan sambutan dalam pembukaan Rapat Pembahasan Rencana Pembentukan Dewan Pengupahan di aula BPKAD Bengkulu Utara, Jumat (25/10/2019).

Kepada sahabatrakyat.com, Bupati Bengkulu Utara Ir H Mian mengatakan pembentukan organisasi pengusaha, buruh atau pekerja, dan kesiapan pemerintah daerah menjadi salah satu pra-kondisi dalam rangka merumuskan keputusan soal upah nantinya.

“Tahap awal telah terbentuk formatur Apindo Bengkulu Utara, SPSI sudah terbentuk dan pemerintahnya, ada tiga kekuatan ini duduk bersama setelah Apindo nanti terbentuk baru membentuk tripartit, dari tripartit ini kita akan membuat rumusan-rumusan, tidak bisa langsung seketika semua harus mengikuti prosedur biar lambat tetapi posisinya mantap”, urai Mian.

Kata Mian, “Harapan kita menjaga 3 pilar, ada pemerintah, masyarakat (buruh/tenaga kerja) dan pengusaha. Ketiga kekuatan besar ini harus kita sinergiskan. Perusahaan mau aman dan kondusif, karena tenaga kerja merupakan asetnya perusahaan posisinya harus terpelihara, termasuk dengan penghasilannya.”

Namun, kata Mian, semua itu tentu harus melalui tahapan dan proses. Penetapan upah, katanya, perlu melalui kajian dan pertimbangan yang utuh.

“Semua ini byproses, ketika kita akan meningkatkan upah harus juga dikaji secara komprensif, mulai dari kondisi aktual faktualnya. Bagaimana laju inflasi kita di statistik? Kalau dirasa masih cukup kita berjalan tapi kalau memang posisinya dirasa harus ditingkatkan sebab perusahaan punya pola masing-masing,” jelas Mian.

Ketua Apindo Provinsi Bengkulu, H Barsi Muhammad mengutarakan perusahaan-perusahaan tambang dan perkebunan terbesar ada di Bengkulu Utara. Meski pembentukan Apindo sedikit terlambat, katanya, namun dengan gebrakan Bupati Ir H Mian, ia optimistis bulan depan sudah terbentuk kepengurusan Apindo.

“Dan nanti baru bisa membentuk Dewan Pengupahan dan sekaligus Lembaga Kerja Sama (LKS) tripartit, untuk penentuan upah Upah Minimum Kabupaten (UMK) itu tahun 2021 bisa ditentukan sendiri oleh Bengkulu Utara,” jelasnya.

Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Bengkulu Utar, Mulyadi menjelaskan, khusus untuk Kabupaten Bengkulu Utara yang sudah direncanakan pembentukannya, kedepannya bisa lebih baik lagi dan mengena, tujuan utama dari Dewan Pengupahan ini sebagai kerangka dasar untuk dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja bersama keluarganya dan juga menjaga kesinambungan kelanjutan pengusaha tersebut.

“Serikat pekerja atau pekerja tidak bisa dipisahkan antara pekerja dengan pengusaha, termasuk SPSI, kami mitra kerja perusahaan dan mitra kerja Apindo dari mulai daerah sampai tingkat nasional, maka namanya mitra harus saling bantu dan setiap ada permasalahan harus dicarikan solusi atau dibicarakan dengan baik,” katanya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Utara Drs. Fahrudin, mengatakan, pembentukan dewan pengupah merupakan salah satu komitmen Bupati Mian sebagai wujud perhatiannya terhadap nasib buruh atau pekerja di Bengkulu Utara.

“Kita melihat niat baik Bapak Bupati untuk mendukung kesejahteraan pekerja, makanya kita sesegera mungkin untuk membentuk Apindo di Bengkulu Utara,” tukasnya.

Formatur terpilih Apindo Bengkulu Utara:
1. PT Sandabi Indah Lestari
2. PT Firman Ketaun Perkasa
3. PT Rodateknindo Purajaya.


Pewarta: MS Firman/ADV