Evaluasi Pemilu 2019, Bawaslu Berharap Ada Kasus Naik

Rapat Evaluasi Pemilu 2019 Bawaslu Bengkulu Utara/Foto: MS Firman
Rapat Evaluasi Pemilu 2019 Bawaslu Bengkulu Utara/Foto: MS Firman

BENGKULU UTARA, sahabatrakyat.com- Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara, Jumat (14/6/2019) menggelar Rapat Evaluasi Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019. Bertempat di salah satu hotel di Kota Arga Makmur itu hadir 38 Panwascam se-Kabupaten Bengkulu Utara.

Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Propinsi Bengkulu, Ediansyah Hasan mengatakan, mengingat tahapan pemilu ini sudah hampir selesai tentunya dari tahapan awal sampai tahapan akhir harus dievaluasi, bukan hanya di kecamatan, Bawaslu Propinsi pun juga dievaluasi sesuai dengan amanah UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Selain evaluasi, pada kesempatan itu Panswascam juga harus menyampaikan laporan akhir yang memuat apa saja kegiatan selama tahapan Pemilu 2019 berlansung lalu dipresentasikan.

“Apa yang telah dilakukan oleh Panwas Kecamatan pada saat itu akan dipersentasikan semua untuk menjadi catatan bagi kita, karena evaluasi itu untuk menuju perbaikan ke depannya,” tutur Ediansyah.

Menurut dia, ada dua poin penting dalam evaluasi ini. Yakni regulasi dan SDM. Dari aspek regulasi perlu diurai dimana kelemahan-kelemahannya, apakah dari regulasi tersebut bisa diimplementasikan pelaksanaannya; ketika diimplementasikan apa kendalanya; dan kemudian bila itu tidak bisa dilaksanakan ada penyampaian ke Bawaslu RI bahwa UU ini tidak bisa laksanakan karena pasalnya tertentu.

“Dari faktor SDM, dari evaluasi ini terlihat bagaimana cara kerja petugas, ketika ada yang berkendala apa kendalanya nanti akan terurai, dimana kendalanya apakah itu dari divisi SDM, apa dari divisi PHL atau kah dari Divisi Penanganan pelanggarannya, ketika itu sudah terurai ini menjadi catatan bagi pengawas pertama dari para SDM nya,” urai Edianysah.

Disinggung terkait kasus pelanggaran yang ada di Bengkulu Utara, Edi mengatakan, “Kita berharap kasus di Bengkulu Utara ini ada satu kasus yang naik khususnya pidana pemilu tetapi harus kita akui berdasarkan regulasinya pidana pemilu ini tidak diputuskan oleh pengawas pemilu itu sendiri, karena ada pihak lain di sana, ada pihak kejaksaan dan pihak kepolisian yang tergabung dalam Sentra Gakumdu.

Meskipun pengawas sudah berkeinginan penuh untuk manaikannya sampai ke pengadilan diproses dan hakim lah yang menyatakan bersalah atau tidak tetapi kepolisian mungkin punya pandangan lain, kejaksaaan juga punya pandangan lain.

“Kita memiliki catatan tersendiri, bagi kita khususnya di Bengkulu Utara ini kita berharap itu kasus bisa naik sampai pengadilan tetapi tidak sampai ke pengadilan,” katanya.


Laporan: MS Firman