Genesis Minta Pemerintah Tolak Usul Pelepasan Kawasan Hutan Bengkulu

Ilustrasi hutan Bengkulu
Ilustrasi hutan Bengkulu

BENGKULU, sahabatrakyat.com-Seluas 2951 hektar perkebunan kelapa sawit milik perusahaan berada di dalam kawasan hutan negara. Ironisnya, bukan mewajibkan perusahaan hengkang apalagi membawa pelanggaran ke ranah hukum karena melanggar zona terlarang, Pemerintah Provinsi Bengkulu malah mengusulkan agar hutan itu berubah status menjadi kawasan bukan hutan!

Hal itu diungkap Genesis Bengkulu berdasarkan surat usulan perubahan peruntukan dan fungsi hutan dalam rangka review rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu yang disampaikan oleh Gubernur Bengkulu kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KHLK) pada Januari 2019 lalu.

Tanaman kelapa sawit yang telah berusia belasan tahun ini dimiliki oleh tiga perusahaan besar, yaitu PT. Agromuko (SIPEF Group), PT. Alno Agro Utama (Anglo Eastern Plantation) dan PT. Sandhabi Indah Lestari (mitra dari Willmar Grup).

Seluas 2951 hektar kebun kelapa sawit itu diusulkan untuk dilepaskan menjadi kawasan bukan hutan (APL) dengan alasan overlapping izin. Usulan tersebut berdasakan usulan dari Bupati Mukomuko dan Bupati Bengkulu Utara.

Rincian luas masing-masing kelapa sawit dalam kawasan hutan negara tersebut adalah sebagai berikut:
1. PT. Agromuko, total luasan 1884 hektar terletak di tiga titik kawasan, yaitu Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Manjunto Register 62, Hutan Produksi Konversi (HPK) Air Manjunto dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Ipuh II wilayah administrasi Kabupaten Mukomuko.
2. PT. Alno Agro Utama, total luasan 468 hektar terletak di dua titik kawasan, yaitu Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Ipuh I (kabupaten Mukomuko) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Lebong Kandis Register 69 (kabupaten Bengkulu Utara).
3. PT. Sandhabi Indah Lestari, total luasan 600 hektar di kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) Air Bintunan (kabupaten Bengkulu Utara).

Delvi Indriadi, S.H, Manager Kajian Hukum Lingkungan dan Kebijakan, Genesis Bengkulu mengatakan bahwa tidak ada satu pun dasar hukum yang membenarkan adanya aktivitas perkebunan di dalam kawasan hutan negara. “Potret penerbitan izin di negara kita memang masih carut marut, banyak ditemukan tumpang tindih izin seperti izin HGU Perkebunan dan status kawasan hutan, meskipun begitu tidak ada satu dasar hukum pun yang memperbolehkan adanya aktivitas perkebunan dalam kawasan hutan. Tidak ada skema pinjam pakai. Artinya, status kawasan itu harus clear terlebih dahulu. Jika statusnya kawasan hutan, maka harus dilepaskan menjadi bukan kawasan hutan, baru boleh ada aktivitas perkebunan. 2951 hektar kebun dalam kawasan hutan itu artinya kawasan rambahan” kata Delvi.

Delvi menambahkan, “Seharusnya pemerintah melakukan penindakan terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan aktivitas perkebunan di dalam kawasan hutan, bukan malah melakukan pemutihan atas pelanggaran hukum tersebut. Kami melihat ini seperti modus operandi dan deforestasi akan terus meningkat jika modus ini terus dilakukan oleh pemerintah.”

Uli Arta Siagian, Direktur Genesis Bengkulu juga mengungkapkan bahwa perubahan peruntukan kawasan hutan dijadikan sebagai ruang untuk mengakomodasi kesalahan perusahaan. “Proses ini mirip seperti proses perubahan kawasan hutan pada tahun 2012 lalu. Kami mendokumentasikan bagaimana modus pelepasan untuk kepentingan izin perkebunan terjadi, seperti yang terjadi pada kawasan HPT Air Manjunto” tutur Uli.

Secara singkat, Uli menjelaskan bahwa Kawasan Hutan Produksi Terbatas Air Manjunto telah ditunjuk sebagai areal hutan di Provinsi Bengkulu dengan fungsi hutan produksi terbatas pada 1985 melalui keputusan Menteri Kehutanan Nomor 383/Kpts-II/1985 pada 1985, ditata batas pada 1986, 1990 dan 1993, kemudian ditetapkan menjadi kawasan hutan produksi terbatas Air Manjunto (Reg.62) pada 1998 dengan dikeluarkannya surat keputusan Menteri Kehutanan Nomor 313/Kpts-II/1998. Pada tahun 1995 diterbitkan HGU nomor 9/HGU/KBPN/95 untuk PT. Agronusa Raflesia yang kemudian diakuisisi oleh PT. Agromuko.

Pada 2008, Dinas Kehutanan Kabupaten Mukomuko melakukan investigasi terhadap aktivitas perkebunan kelapa sawit oleh PT. Agromuko di dalam kawasan hutan produksi terbatas Air Manjunto. Hasilnya, PT. Agromuko terbukti masuk ke dalam HPT seluas lebih kurang 1.215 ha.

Pada Juli 2010, pemerintah kabupaten Mukomuko mengusulkan perubahan kawasan hutan 98.386 ha menjadi Areal Peruntukan Lain (APL), termasuk kawasan rambahan PT. Agromuko. Kementerian Kehutanan mengabulkan permintaan pemerintah kabupaten Mukomuko dan tentunya PT. Agromuko dengan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No: SK.643/Menhut-II/2011 tanggal 21 November 2011 yang memutuskan untuk menurunkan status kawasan tersebut menjadi hutan produksi konversi seluas 2.329 ha.

“Sekarang 2019 kawasan tersebut, bersama dengan beberapa kawasan lainnya diusulkan lagi untuk dilepaskan. Ini adalah deforestasi yang direncanakan. Atas fakta ini juga kami menentang usulan perubahan kawasan hutan yang dengan jelas telah dibebani oleh izin HGU seperti ini, karena proses ini hanya akan menguntungkan segelintir orang saja, bukan rakyat Bengkulu” tambah Uli.

“Kami juga mempertanyakan komitmen perusahaan-perusahaan besar tersebut untuk tidak melakukan deforestasi seperti PT. Agromuko, SIPEF Grup. Sebagai perusahaan pemegang sertifikat RSPO seharusnya mereka memperbaiki kawasan tersebut, mengembalikan fungsinya. Tetapi sebaliknya, belasan tahun berkebun di kawasan hutan. PT. Sandhabi Indah Lestari juga begitu, sebagai mitra dari WILMAR Grup, mereka juga seharusnya tidak berkebun dalam kawasan hutan meskipun dengan alasan tumpangtindih izin,” kata Uli.

Genesis merekomendasikan pemerintah untuk tidak melepas status kawasan hutan tersebut, karena fungsi pentingnya. Seharusnya pemerintah mendesak perusahaan untuk melakukan pemulihan fungsi dengan mengembalikan kawasan tersebut seperti semula.


Editor: Jean Freire