Gubernur Usul Perubahan Status Hutan Bengkulu, Genesis: Modus Akomodir Pemodal dan Hapus Pelanggaran!

Diskusi "Di Balik
Diskusi “Di Balik Perubahan Status Hutan Bengkulu” dan Konferensi Pers Genesis Bengkulu, Rabu (26/6/2019)/Foto: Istimewa

BENGKULU, sahabatrakyat.com Indonesia saat ini tengah melakukan proses penyelesaian background study dan penyusunan rancangan teknokratis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Bidang Kehutanan 2020-2024.

Di dalam draf  masterplan redesign pembangunan hutan Indonesia pembangunan kehutanan ini memakai lima elemen penataan ulang (redesign) pembangunan hutan di Indonesia, yaitu: penataan ulang tata kelola hutan (redesign forest governance), penataan ulang penggunaan lahan hutan (redesign forest land use), penataan ulang pemantauan hutan (redesign forest Monitoring), penataan ulang pengelolaan hutan (redesign forest management) dan penataan ulang jasa/nilai hutan (redesign forest services/value).

Jika melihat roadmap pembangunan hutan Indonesia hingga 2045, ekonomi masih menjadi bingkai berfikir serta dasar dalam memandang hutan. Tidak tanggung-tanggung orientasinya adalah menguasai pasar dunia. Tidak ada cara pandang baru dari negara dalam memandang hutan. Melihat hutan sebagai komoditi akan menghabiskan hutan dalam waktu yang tidak lama.

Oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu, kesempatan ini tampaknya tidak dibiarkan berlalu begitu saja. Sebab pada 8 Januari lalu, Gubernur Bengkulu mengirimkan surat usulan perubahan peruntukan dan fungsi hutan dalam rangka review rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu kepada Kementerian LHK. Sekaligus juga akan menjadi basis RPJMN bidang Kehutanan di Indonesia.

Seluas 53.037,68 hektar hutan Bengkulu diusulkan untuk dilepaskan.

Berdasarkan hasil analisis Genesis Bengkulu terhadap usulan tersebut, sebagian besar hutan yang diusulkan untuk dilepaskan telah dibebani oleh izin HGU perkebunan kelapa sawit skala besar dan izin usaha pertambangan.

Direktur Genesis Bengkulu, Uli Arta Siagian saat Diskusi “Di Balik Perubahan Status Hutan Bengkulu” dan Konferensi Pers di Saung Anak Negeri Kantor Genesis Bengkulu, mengatakan upaya perubahan itu modus operandi untuk mengakomodir kepentingan pemodal.

“Kami melihat bahwa perubahan hutan Bengkulu, terutama pelepasan status hutan menjadi tidak hutan sebagai modus operandi untuk mengakomodir kepentingan kapital melalui izin ekstraktif perkebunan kelapa sawit dan pertambangan. Bahkan sebagai momentum untuk menghapus pelanggaran yang telah dilakukan perusahaan,” ujar Uli.

Uli menyebut, empat kabupaten yang banyak mengakomodir izin dalam pelepasan hutan ini adalah Mukomuko, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah dan Seluma.

Mukomuko mengusulkan seluas 12.417 hektar hutan untuk dilepas. Seluas 7.915 hektarnya telah dibebani izin HGU perkebunan sawit milik PT. Agromuko (SIPEF Grup), PT. Daria Dharma Pratama, PT. Alno. Beberapa titik kawasan hutan yang diusulkan lainnya pernah dibebani IUP pertambangan.

Bengkulu Utara mengusulkan seluas 22.671 hektar hutan dilepaskan,  dimana 80% dibebani oleh izin pertambangan (PT. Inmas Abadi dan PT. Bengkulu Utara Gold) serta HGU perkebunan sawit milik PT. Sandhabi Indah Lestari dan PT. Alno.

Bengkulu Tengah mengusulkan 5267 hektar, 95% dibebani oleh izin pertambangan milik PT. Bengkulu Utara Gold, PT. Kusuma Raya Utama serta izin PT. Bara Mega Quantum sebelumnya (sudah diciutkan karena masuk ke dalam hutan).

Sementara Seluma mengusulkan 4644 hektar, 3375 hektar untuk menghubungkan empat desa enclave sebelumnya (desa Sinar Pagi, desa Sekalak, desa Talang Empat, dan desa Lubuk Resam) tetapi faktanya 90% wilayah ini dikapling oleh izin tambang dengan tahap izin operasi produksi.Seperti IUP PT. Bara Indah Lestari, PT. Bumi Arya Syam dan Syah Resources dan PT. Ratu Samban Mining.

“Seharusnya pemerintah mengutamakan untuk merasionalisasikan hutan yang memang telah ada kehidupan masyarakat sebelumnya, seperti desa, wilayah adat masyarakat serta wilayah kelola rakyat, sebagai upaya penyelesaian konflik tenurial, bukan malah mengobral hutan untuk izin kebun sawit dan tambang dan menghapuskan pelanggaran yang telah dilakukan perusahaan selama ini (merambah kawasan hutan),” tutur Uli.

Uli menambahkan, “Kami juga melihat bahwa proses pelepasan hutan di tahun-tahun menjelang pemilihan kepala daerah dan masa transisi rezim seperti sekarang ini rentan sebagai praktik ijon serta indikasi korupsi di sektor SDA”.

Pelepasan hutan untuk kebun dan tambang juga akan semakin meningkatkan bencana ekologis banjir, longsor, krisis air, keterancaman pangan serta mempercepat laju perubahan iklim. Bagaimana tidak, hutan Bengkulu yang membentang sepanjang Bukit Barisan merupakan punggungan Sumatra, infrastruktur ekologis yang memastikan keberlangsungan kehidupan.

Atas analisa itu, kata Uli, Genesis Bengkulu merekomendasikan agar pemerintah melakukan hal-hal sebagai berikut:

  1. Jika pun pemerintah akan melakukan rasionalisasi kawasan hutan, maka yang harus dilakukan adalah melegalisasi ruang hidup, wilayah adat dan wilayah kelola rakyat yang selama ini diklaim menjadi kawasan hutan negara. Langkah ini sebagai upaya penyelesaian konflik tenurial yang terjadi hingga saat ini.
  2. Izin industri ekstraktif yang mengkapling hutan Bengkulu harus dikeluarkan atau diciutkan.
  3. Perkebunan skala besar sawit yang telah melakukan aktivitas di kawasan hutan juga diberikan sanksi sesuai dengan peraturan hukum yang ada di Indonesia, bukan malah diakomodir kesalahannya. Pemerintah harus memastikan mereka melakukan pemulihan terhadap hutan yang telah dirusaknya.
  4. Penerbitan izin berbasis industri ekstraktif di hutan Bukit Barisan, harus benar-benar dihentikan, sebab Bukit Barisan adalah tulang punggung Sumatra bukan untuk tambang dan perkebunan skala besar.

Editor: Jean Freire