previous arrow
next arrow
Slider

Wajib BPJS, 21 Ribu Lebih Warga Lebong Belum Daftar

Media Gathering BPJS di Muara Aman, Jumat (3/5/2019)/ foto: aka

LEBONG, sahabatrakyat.com – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Bengkulu mencatat belum seluruh masyarakat di Kabupaten Lebong telah mendaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Sosial (JKN).

Dari 111.815 jiwa pada data jumlah penduduk tahun 2018 semester dua, sebanyak 21.706 jiwa di antaranya belum mendaftar JKN.

Sementar berdasar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan pada pasal 6 ayat 1 menyebutkan kepesertaan jaminan kesehatan bersifat wajib dan mencakup seluruh penduduk Indonesia.

Kepala Cabang BPJS Curup, Safrudin Imam Negara mengatakan, warga Lebong yang sudah daftar JKN sebanyak 90.109 (80,6%) jiwa dari 111.815 jiwa penduduk, yang belum terdaftar berjumlah 19,4%.

Dari 80,6% yang sudah daftar, terbagi menjadi segmen APBN sebanyak 40% untuk masyarakat tidak mampu/fakir miskin, pemerintah daerah Lebong melalui dana APBD sudah mendaftarkan 30% untuk warga segmen sedang masyarakat yang sudah bekerja namun hanya bisa memenuhi kebutuhan dasar saja sedangkan mandiri sekitar 10%.

“Lebong ini peringkat ketiga se-Provinsi Bengkulu, pertama itu Bengkulu Selatan yang sudah seluruh warganya masuk di berbagai segmen,” ujarnya, Jumat ( 3/4/2019) di salah satu aula hotel di Muara Aman dalam agenda Media Gethring BPJS Kesehatan Cabang Curup.

Bagi pemberi kerja, sampainya, yang tidak melaksanakan anjuran pemerintah tentang BPJS kesehatan akan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda dan tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

BPJS Kesehatan, sambungnya, mengikuti Peraturan Pemerintah No.86 tahun 2013. Pada Pasal 9 disebutkan bagi peserta mandiri yang tidak mendaftarkan diri akan dikenakan sanksi berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu seperti membuat SIM, Paspor ataupun IMB.

“Misalnya pembuatan IMB, ada izin proyek itu bisa kita mengusulkan setelah melalui mekanisme kepatuhan, karna pemda yang berwenang mencabut izinnya maka terserah pemda,” tandasnya.

Sementara itu. Kepala BPJS Lebong, Handoko menegaskan, selagi masalah medis, BPJS bisa digunakan dalam pengobatan di rumah sakit dengan pelayanan maksimal sampai sembuh dengan gratis.

“Nanti misalkan ada masyarakat atau apa boleh disampaikan, nanti kita akan follow up ini. Masalah keluhan dan pengaduan kita cepat tanggap,” tutupnya.


Penulis: AKA BUDIMAN

Komentar Anda
iklan kibar

Related posts