Lebong Bakal Bagi Pos APBD Demi Pemerataan, Ini Rumusnya…

Ir. Eddy Ramlan

LEBONG, sahabatrakyat.com- Pemerintah Kabupaten Lebong sudah empat kali berturut-turut meraih penghargaan dari Pemprov Bengkulu sebagai yang terbaik dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) se-Provinsi Bengkulu. Prestasi yang dicapai berkat konsistensi, inovasi, dan keselarasan rencana pembangunan.
Kepala Bappeda Lebong Ir. Eddy Ramlan mengemukakan, konsistensi itu dilihat dari ketepatan antara perencanaan dengan anggaran yang tersedia; inovasi yang digunakan dalam pelayanan publik; dan keselarasan antara program kabupaten, provinsi dan nasional (pusat).
Eddy mengatakan, penilaian itu sendiri dilakukan oleh tim independen yang antara lain berisi unsur akademisi dan para ahli. Nilai yang diberikan didasarkan juga pada hasil presentasi dan kelengkapan dokumen.
“Dua program inovasi daerah kemarin yakni Aplikasi Lebong Dalam Genggaman dan Aplikasi Lebong-Ku Sehat. Semuanya berbasis web dan android guna meningkatkan pelayanan publik,” sebut Eddy tentang contoh inovasi yang dimaksud.
Dalam soal konsistensi, Eddy mengatakan Lebong juga akan membuat regulasi untuk memberi kepastian terhadap program kegiatan yang sudah dirumuskan dalam forum Musrenbang Kecamatan hingga ke Musrenbang Kabupaten. Termasuk hasil reses legislatif dan usulan OPD.
“Jadi untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap hasil musyawarah pembangunan yang dilaksanakan, pemerintah daerah akan menetapkan alokasi anggaran dalam APBD. Rencananya, 50 persen untuk alokasi program usulan OPD, 30 persen hasil reses DPRD, dan 20 persen untuk hasil musyawarah di tingkat kecamatan,” jelas mantan Kepala Dinas PUPR Lebong itu.
Mang Eddy, begitu dia biasa disapa, menandaskan, komitmen posri anggaran itu akan dituangkan dengan peraturan bupati sebagai pengikat. “Diikat dengan Perbub agar menjadi pedoman bagi TAPD dalam memporsikan alokasi anggaran lebih berpihak kepada masyarakat,” ujarnya.
Teguh Raharjo EP

Sementara itu, Ketua DPRD Lebong, Teguh Raharjo Eko Purwoto menyampaikan, kebijakan yang dicanangkan pemerintah daerah akan selalu dikawal oleh wakil rakyat. Yang terpenting, kata dia, mengutamakan kemaslahatan masyarakat dan harus memperhatikan azas manfaat dan keadilan.
Untuk program prioritas daerah, sambungnya, jangan sampai dikesampingkan.
“Jadi harapan kami, apapun bentuk kebijakan yang diambil, jangan lari dari dua aspek, yaitu tentang asas manfaatnya dan asas keadilannya karena semua instansi punya tanggung jawab moral yang sama terhadap lingkungannya,” kata Teguh.


Pewarta: AKA BUDIMAN
Editor: Jean Freire