Menolak Rencana Hapus Padang Bano

Suasana rapat tapal batas pada 2018 yang berlangsung di ruang Raflesia Kantor Gubernur Bengkulu/ istimewa

LEBONG, sahabatrakyat.com- Rencana menghapus Padang Bano dalam tahapan peninjauan kembali dan revisi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Lebong yang diinisiasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lebong menuai reaksi penolakan.

Ketua Organisasi Masyarakat (Ormas) Gerakan Bela Tanah Adat (Garbeta), Dedy Mulyadi yang menolak rencana penghapusan Kecamatan Padang Bano dalam Perda RTRW menegaskan, tapal batas antara Kabupaten Lebong-Bengkulu Utara masih belum selesai meskipun Permendagri Nomor 20 Tahun 2015 sudah diterbitkan.

Menurut dia, upaya merevisi Permendagri itu sudah dilakukan namun masih belum tuntas hingga kini. Pasalnya saat rapat pada Selasa tanggal 27 Maret 2018 di Bengkulu yang diikuti para pihak belum dihasilkan keputusan bulat. Rapat di ruang Raflesia Kantor Gubernur itu berjalan alot.

Rapat dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Wilayah (BAK), Eko Subowo. Dihadiri Rohidin Mersyah yang masih memangku Plt Gubernur Bengkulu; Bupati Lebong Rosjonsyah, Bupati Bengkulu Utara Mian, Ketua DPRD Lebong Teguh REP, Kejari Lebong Prihatin, Ketua DPRD Bengkulu Utara Aliantor Harahap, unsur Forkopimda dan jajaran pemerintahan kedua kabupaten, Forum Garbeta serta tokoh masyarakat.

Dedy Mulyadi

“Rapat berlangsung alot antara kedua Kabupaten BU-Lebong, dimana pemerintah BU tetap ngotot untuk tidak sepakat merevisi Permendagri Nomor 20 Tahun 2015 tersebut, dan menyarankan Pemerintah Lebong mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA) kalau memang tetap ingin revisi,” jelas Dedy.

Sejatinya Permendagri 20/2015 masih bisa direvisi jika penetapan titik koordinat telah ditetapkan dalam pembahasan bersama, kata Dedy.

“Maka tidak bisa pemerintah daerah menghapus wilayah Padang Bano. Audiensi penetapan koordinat belum selesai dilakukan,” ujarnya kepada sahabatrakyat.com, Sabtu (13/7/2019).

Jika penghapusan wilayah Padang Bano masih dilakukan saat revisi RTRW di tahun 2020, sampai Dedy, Garbeta bersama masyarakat akan melakukan berbagai upaya penolakan.

Dedy mengingatkan, Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 juga memberi ruang pendekatan histori batas wilayah konflik apabila penetapan tapal batas tidak disetujui para pihak.

“Jadi ketika tidak ditemukan kesepakatan maka Mendagri akan melihat persoalannya berdasarkan histori, budaya dan adat. Maka itu yang harus didorong,” tuturnya.

Sementara itu Ketua Aliansi Masyarakat Adat (AMAN) Taneak Jang, Rafik Sani mengungkapkan, wilayah Padang Bano masuk wilayah Lebong berdasarkan peta marga yang merupakan batas wilayah yang ditetapkan pada masa penjajahan Belanda dan cerita turun temurun masyarakat.

Untuk bukti-bukti peninggalan, lanjutnya, hingga kini masih bisa dijumpai yakni berupa makam dan patilasan para leluhur sebagai batas wilayah marga Selupu Lebong dan marga Sembilan di wilayah Padang Bano.

Rafik Sani

Yaitu seperti makam datuk puyang Hasan Basri di Benteng Besi dalam wilayah Padang Bano dan di punjung Sebayua dimana ada makam datuk puyang Hasan Basri Falupi.

“Dua makam itu batas marga Selupu dan marga Sembilan,” sebut Rafik.

Sikap menolak lepasnya Padang Bano juga diungkapkan Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Lebong, Arto Yahya.

Arto Yahya

Kata Arto, dirinya akan melakukan koordinasi kepada masyarakat, DPD dan DPR RI untuk dapat mempertahankan wilayah Padang Bano sebagai wilayah Lebong.

“Mari kita rebut kembali,” seru Arto.

Mantan Bupati Lebong Dalhadi Umar juga melihat revisi perda bisa saja dilakukan untuk alasan yang mendasar atau prinsipil. Apalagi jika umur regulasinya sudah capai 10 tahun.

Namun terkait penghapusan Padang Bano dari Perda RTRW Lebong, ia menilai perlu dikaji dan dipertimbangkan secara matang.

“Apa sudah yakin akan merevisi Kecamatan Padang Bano? Baiknya wilayah Kecamayan Padang Bano, kalau perlu diperkuat menjadi wilayah administratif Kabupaten Lebong. Berarti juga sebagai representasi kehendak masyarakat Lebong,” katanya pada Minggu (14/7/2019).

Peluang untuk menegaskan kembali bahwa Padang Bano adalah wilayah Lebong, lanjut Dalhadi, juga masih terbuka.

Sebaliknya kalau dihapus maka dampaknya bukan cuma lima desa (Padang Bano, Uei, Kembung, Sebayua, Limes) tapi juga beberapa desa lainnya. Bahkan ada yang hingga ke batas wilayah Kabupaten Rejang Lebong.

“(Kalau dihapus) Artinya menyerah pada saat perang yang telah makan korban masih berlangsung. E- KTP juga gak perlu ada perubahan,” kata Dalhadi.

Reko, seorang warga Padang Bano menyatakan harapan agar dia dan warga lainnya tetap bisa mendapat pelayanan dari Pemkab Lebong seperti dulu.


Laporan: Aka Budiman dan Sumitra Naibaho