NPHD Belum Deal, Pemkab RL Wajib Klarifikasi

PARSADAAN HARAHAP

REJANG LEBONG, sahabatrakyat.com- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Bengkulu meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Rejang Lebong segera membuat surat klarifikasi terkait belum dilakukannya penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) hingga tenggat waktu 14 Oktober 2019 dan disampaikan ke Bawaslu Daerah dan Bawaslu RI.

Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu, Parsadaan Harahap, SP MSi menyampaikan, dari sembilan kabupaten dan satu kota di Provinsi Bengkulu hanya Kabupaten Rejang Lebong yang Bawaslu-nya belum melakukan penandatanganan NPHD. Padahal anggaran itu merupakan tanggung jawab daerah sesuai amanat Undang-Undang untuk mendorong pelaksanaan Pilkada.

“Waktu diberikan se-Indonesia dari tanggal 1-14 Oktober. Tapi buktinya semua bisa menandatangani, kok Rejang Lebong nggak bisa,” katanya kepada sahabatrakyat.com, Selasa (15/10/2019).

Masa penandatanganan NPHD yang sudah lewat batas waktu yang disepakati, lanjut Parsadaan, bakal menjadi pembahasan pemerintah pusat untuk ditetapkan apakah masih dapat ditanda tangani atau tidak.

“Kita laporkan dulu, nanti pembahasannya di pusat,” kata Parsadaan yang mengkonfirmasi via seluler.

Ketua Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong, Dodi Hendra Supiarso SE mengungkapkan, pihaknya telah melayangkan permintaan klarifikasi penandatanganan NPHD Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong melalui surat Nomor: 243/K.BE-08/KU.00.01/X/2019 pada 15 Oktober 2019 yang ditujukan kepada Bupati Rejang Lebong dan ditembuskan ke Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu, Gubernur Provinsi Bengkulu, Ketua DPRD Kabupaten Rejang Lebong, Kapolres Rejang Lebong, Kejari Curup dan Dandim Curup 0409.

“Kami menunggu klarifikasi dari Pemerintah Rejang Lebong sampai tanggal 17 Oktober 2019. Balasan itu wajib dan harus,” tandasnya.

Sayangnya, Pemkab Rejang Lebong melalui Kepala Bagian Anggaran Pemkab Rejang Lebong saat dihubungi melalui nomor handphone tidak dapat tersambung. Klarifikasi resmi belum berhasil didapat.


Pewarta: Aka Budiman