Optimalisasi PBB, Sungai Gerong Siapkan Perdes

Rapat Koordinasi Desa Sungai Gerong, Senin (8/7/2019)/Foto: Aka Budiman
Rapat Koordinasi Desa Sungai Gerong, Senin (8/7/2019)/Foto: Aka Budiman

LEBONG, sahabatrakyat.com- Pemerintah Desa Sungai Gerong, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong membuat terobosan dalam upaya mengoptimalkan pendapatan daerah dari pungutan pajak bumi dan bangunan atau PBB yang dibebankan setiap tahunnya. Upaya optimalisasi itu akan diatur dengan peraturan desa atau Perdes yang direncanakan sudah bisa diterapkan mulai tahun depan.

Rencana menerbitkan perdes itu sendiri sudah disepekati bersama antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat setempat dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan di Balai Desa Sungai Gerong pada Senin (8/7/2019) mulai pukul 10.00 WIB. Draf Perdes akan disusun pemerintah desa untuk selanjutnya disahkan oleh BPD.

Kepala Desa Sungai Grong, Hasbudianto Eko Mareja, SP mengatakan, PBB merupakan salah satu kewajiban yang dibebankan kepada warga berdasarkan kepemilikan lahan dan bangunan. Beban ini ditanggung sekali dalam satu tahun.

Untuk itu, sampainya, regulasi dibuat guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menopang kemajuan daerah. Eko mengungkapkan, sejauh ini masyarakat Sungai Gerong yang sudah membayar PBB baru 70 persen.

”Kita bersama masyarakat mengupayakan untuk selalu tepat waktu dalam melakukan penyetoran pajak bumi dan bangunan kepada pemerintah daerah,” ujarnya saat memberikan pandangan di Rakor Desa Sungai Gerong

Jika ada warga yang tidak mau membayar PBB tanpa ada alasan yang jelas, kata Eko, sanksi yang diberikan berupa hambatan untuk mendapat pelayanan seperti admistrasi desa. “Ini akan kita terapkan di awal tahun depan,” tuturnya,

Sementara itu, tokoh masyarakat Desa Sungai Gerong, H Mardianto MS mengungkapkan, dengan sudah adanya Perdes Pungutan PBB maka tidak salah jika kepala desa membuat peraturan kepala desa untuk kepentingan dan kemajuan bersama.

Untuk dapat disetujui BPD, tuturnya, segera dibuat dan diusulkan regulasinya oleh kepala desa agar dapat dikomunikasikan lagi kepada warga.

“Sebagai kewajiban, saya setuju untuk adanya peraturan kepala desa. Kalu bukan kita membayar siapa lagi,” tandasnya.


Laporan: Aka Budiman