previous arrow
next arrow
Slider

Perangkat Desa Tuntut Penghasilan Tetap Sesuai PP 11 Tahun 2019

Perangkat Desa di Bengkulu Utara usai menemui Kepala DPMD/ MS Firman

BENGKULU UTARA, sahabatrakyat.com- Suasana di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bengkulu Utara, Jumat (28/6/2019) tampak berbeda dari hari biasanya. Puluhan perwakilan dari 215 sekretaris desa (Sekdes) di Kabupaten Bengkulu Utara ramai-ramai datang menemui Kepala Dinas DPMD.

Kedatangan para perangkat desa tersebut untuk menuntut kenaikan Penghasilan Tetap (Siltap) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.yang sudah ada.

Dalam PP ini, pemerintah mengubah Pasal 81 menjadi sebagai berikut:

1. Penghasilan tetap diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD (Anggaran Dana Desa);

2. Bupati/Wali kota menetapkan besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya, dengan ketentuan: a. besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit Rp2.426.640,00 setara 120% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.

Ketua PPDI Bengkulu Ibnu Majah yang menjadi koordinator rombongan, kepada sahabatrakyat.com mengatakan, mereka sudah meminta kepada DPMD supaya mengajukan kenaikan siltap sesuai PP 11/2019 tersebut di Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Perubahan TA 2019.

“Kami mendesak pihak DPMD, Bupati, dan DPRD nanti agar siltap perangkat desa di Kabupaten Bengkulu Utara ini dinaikan setara dengan golongan 2a sesuai dengan PP Nomor 11 tahun 2019, itu yang menjadi penekanan kami,” ujar Ibnu.

Menurut dia, seandainya tidak bisa dianggarkan di APBDP 2019, maka mereka meminta agar dipastikan dianggarkan di tahun 2020. Ibnu menegaskan, pengalokasian anggaran itu sudah menjadi kewajiban Pemkab Bengkulu Utara. Jika tak dilakukan, pihaknya akan menyurati Kemendagri dan menggelar aksi.

“Kami dari PPDI wajib mengawal hal tersebut karena ini adalah amanah dari PP. Dalam PP tersebut menyebutkan paling lama Januari 2020 itu wajib dilaksanakan, bila nanti pemerintah daerah tidak mewajibkan hal itu, kami akan melayangkan surat ke Kemendagri,” katanya.

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu Utara, Ir. Budi Sampurno, mengatakan pihaknya merespon positif kedatangan para perangkat desa. Kepada mereka, kata Budi, telah dijelaskan bahwa pihaknya secara teknis sudah menyusun draft untuk menyampaikan hal ini kepada kepala daerah agar segera dibahas oleh tim penyusun Peraturan Bupati (PerBup).

“Tanpa mereka minta, sebenarnya hal ini sudah menjadi tugas kami karena sesuai dengan PP yang ada,” tutur Budi di ruang kerjanya.


Laporan: MS Firman

Komentar Anda
iklan kibar

Related posts