Polemik Warga Vs BTL, Sekda Lebong Panggil OPD, Camat & Satgas

Suasana rapat terkait polemik warga vs PT. BTL di ruang rapat Sekda Lebong, Senin (16/9/2109)/ Foto: Aka Budiman

LEBONG, sahabatrakyat.com Polemik tuntutan ganti rugi oleh warga dan klaim sudah memenuhi kewajiban PT BTL terkait pembangunan saluran listrik tegangan tinggi (sutet), setidaknya di wilayah Kecamatan Lebong Selatan dan Bingin Kuning, kini menggelinding ke Pemkab Lebong.

Guna mengetahui duduk persoalan yang tak kunjung usai itu, Sekda Lebong Mustarani Abidin, SH, MSi menggelar rapat dengan pimpinan OPD dan unsur terkait di lingkup Pemkab Lebong, Senin (16/9/2019) di Sekretariat Daerah. Mereka di antaranya Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Atap; Dinas PUPR; Dinas Perkim; Disnakertrans; Camat LS dan Bingin Kuning, serta Satgas Percepatan Pembangunan.

“Sengaja saya mengundang untuk mengetahui sejauh mana BTL menyelesaikan kewajiban dia dan mendapat gambaran siapa masyarakat yang merasa dirugikan. Kalau kita sudah mengundang BTL artinya internal kita sudah selesai,” jelas Mustarani terkait belum dihadirkannya warga dan PT BTL dalam rapat.

Dari rapat yang berlangsung di ruang aula Sekda itu belum ada gambaran yang utuh terkait duduk persoalan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Itu, antara lain, disebut sebagai akibat kurang koordinasinya PT BTL ke Pemda Lebong.

Sebagai salah satu hasil rapat adalah mengintruksikan Camat Lebong Selatan dan Camat Bingin Kuning untuk berkoordinasi dan mendata warganya yang merasa dirugikan. Mereka diberi waktu paling lama tiga hari.

“Jika tidak selesai tiga hari ini, nanti kita angkat ke tingkat kabupaten, kita panggil pihak PT BTL dan kades yang bersangkutan,” tegas Mustarani sembari mengetuk penanya ke meja.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Yulizar, SH mengungkapkan, pada dasarnya pembebasan lahan harus melalui kajian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) terlebih dahulu. Namun hingga saat ini Yulizar mengaku belum mengetahui pasti ada atau tidaknya PT BTL malakukan mekanisme JKPP.

“Dari BTL (apakah) pasti melaksanakan mekanisme itu, kami tidak tahu pak. Tidak sama sekali. Maaf, belum tahu,” suara Yulizar terbata-bata.

Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR, Hery Setiawan menyampaikan, ada tiga tahap pembebasan yang mestinya dilakukan oleh PT BTL dalam pembangunan sutet.

Yaitu tahap pembebasan lahan yang akan dibangun tower; ganti rugi tanam tumbuh terhadap jalur kabel, kecuali pohon kopi; dan penebangan pohon besar ditambah pohon kopi yang terdampak.

Menurut Hery, yang juga perlu diperhatikan adalah apakah BTL sebagai organisasi swasta wajib mengikuti Perpres Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum atau tidak.

“Yang harus di-klirkan terlebih dahulu apakah Perpres 71 untuk pembebasan, hanya BUMN saja atau bisa swasta. Jika mereka melihat ini mungkin mereka menggunakan mekanisme mereka sendiri,” tutup Hery.


Pewarta: Aka Budiman