previous arrow
next arrow
Slider

Potret Desa-Desa Lebong Setelah 15 Tahun Otonom (3): Sawah ‘Mati’ Pasca-Bencana, Ada Desa Tanpa Batas Wilayah

Pada 7 Januari 2019 Kabupaten Lebong genap berusia 15 tahun. Sebagai daerah otonom hasil pemekaran Kabupaten Rejang Lebong, Lebong sudah tentu mengalami banyak perubahan di berbagai sektor dan bidang.

Di bawah kepemimpinan Dalhadi Umar-Nasirwan Thoha (2005-2010); Rosjonsyah-Panca Wijaya (2010-2015); Rosjonsyah-Wawan Fernandez (2015-2020), Lebong terus berbenah. Dalhadi-Nasirwan membuka lembaran baru kabupaten. Ada sejumlah tonggak yang ditegakkan. Lalu Rosjonsyah-Panca mengevaluasi, melanjutkan, serta meningkatkan apa yang sudah dimulai, serta membangun tonggak sejarah baru. Walau tak lagi duet, bersama Wawan Fernandez, Rosjonsyah terus membangun.

Ada banyak prestasi. Dimulai dengan tata kelola anggaran yang membaik (opini WTP), pembangunan infrastruktur yang hampir merata di semua wilayah, penataan kelembangaan organisasi perangkat daerah, hingga makin populernya Lebong dengan sektor wisata arung jeram-nya.

Namun pekerjaan rumah juga masih ramai menanti. Capaian program-program prioritas lainnya belum tampak menggemberikan. Bahkan penurunan angka kemiskinan masih di bawah rata-rata nasional. Sektor pertanian yang menjadi tumpuan warga masih berjalan dengan pola serupa.

Mengurai plus minus pembangunan Kabupaten Lebong yang sudah 15 tahun otonom memang tak bisa dilihat sepintas lalu. Tentu saja kita perlu mengujinya lewat data dan fakta. Karena itu, sajian sahabatrakyat.com berikut bukan parameter yang cukup untuk memberi penilaian. Kami sekedar memotret suasana di akar rumput, di desa. Apa yang tersaji, itulah kondisinya.

Laporan hasil bertandang ke sejumlah kepala desa ini adalah bagian komitmen sahabatrakyat.com untuk serta membangun Bumi Swarang Patang Stumang dengan perspektif media.

——————–Laporan AKA BUDIMAN, LEBONG—————-:

Sawah ‘Mati’ Pasca-Bencana

Bencana longsor di kawasan Hululais, Kecamatan Lebong Selatan pada 2016 masih membekas di desa ini.  Bukti terjangan banjir bercampur lumpur hingga menjebol DAM Air Bunga itu menyisakan puluhan hektar lahan sawah warga yang kini tak bisa diolah bak sedia kala.

Kepala Desa Bungin Yusman Edi/Foto Aka Budiman

“Masalah kita di sini tidak bisa bersawah lagi karena dampak dari Air Bunga yang mengandung belerang telah masuk ke area persawahan. Lumpur yang sudah bercampur material membuat warga tidak bisa bersawah,” kata Yusman Edi, kepala Desa Bungin, Kecamatan Bingin Kuning, Kamis (10/01/2019).

Kata Yuswan, luas areal pertanian atau sawah di desanya mencapai 256 hektar. Sementara areal yang tidak bisa diolah lagi mencapai 20 hektar. Selain mengandung belerang, sawah tak bisa digarap karena sudah tertimbun material banjir DAS Air Bunga.

Yusman yang memimpin 371 kepala keluarga itu mengatakan, kendati kini Air Bunga tak lagi menjamah areal sawah setelah dibangunnya tanggul semen, tetap perlu dicari solusi jangka panjang.

“Solusi jangka panjang perlu ada. DAM haruslah ditingkatkan dan DAS perlu diperdalam,” sampainya.

Seorang warga yang sawahnya ikut terdampak, Tanzi (45 tahun) mengungkapkan, setelah digulung banjir ia tak lagi menikmati hasil panen padi dari sekitar dua hektar lahannya.

“Biasanya saya sekali panen sampai 250 karung. Sekarang (sawah) tidak bisa dimanfaatkan lagi,” katanya.

Salah satu warga Bungin yang menunjukkan seluas 2 hektar area sawahnya rusak bekas luapan Air Bunga yang mengandung belerang serta membawa material longsor/Foto: Aka Budiman

 

Belum Jelas Batas Wilayah

Dari Bungin, sahabatrakyat.com beranjak ke Desa Garut. Desa di wilayah Kecamatan Amen ini kini dipimpin Samsul Elamsyah sebagai kepala desa.

Samsul menuturkan, persoalan lapangan yang dihadapi pemerintahannya terkait patok atau  batas admnistrasi desa yang hingga kini belum jelas.

Samsul Elamsyah

Menurut dia, wilayah Desa Garut belum pernah sekalipun diberi penegasan batas patok wilayah sehingga membingungkan wilayah kerja desa. Ia berharap Pemkab Lebong melalui OPD terkait bisa memastikan batas wilayah tersebut.

“Kita saat ini butuh penegasan. Paling tidak turun lapangan beri tanda batas wilayah kerja desa,” ujarnya.

Dengan adanya penegasan batas wilayah, tegasnya, pemerintah desa ingin mendirikan gapura sebagai penanda batas desanya dengan desa tetangga.

“Sebenarnya kan untuk gapura desa ini tugas pemerintah daerah, kalu sudah ditegaskan batas wilayah kami mau bergerak mendirikan gapura,” kata Samsul.


Editor: Jean Freire

Komentar Anda
iklan kibar

Related posts