Soal Revisi HUT Lebong, Dalhadi: Bukan Kebutuhan Rakyat!!

Dalhadi Umar

LEBONG, sahabatrakyat.com Mantan Bupati Lebong Drs H Dalhadi Umar BSc MSc menilai rencana Pemkab Lebong merevisi tanggal hari jadi kabupaten, dari 7 Januari menjadi 18 Desember, sebagai agenda yang belum perlu dilakukan.

“Belum perlu, saya kira sampai di Kementrian Dalam Negeri nanti pasti akan dibicarakan. Yang mau mengganti itu tidak sebagai pelaku, saya ini sebagai pelaku,” ujar Dalhadi menjawab sahabatrakyat.com soal revisi Perda Lebong Nomor 21 Tahun 2017 yang mengatur HUT Lebong.

Menurut mantan anggota DPRD Provinsi Bengkulu ini, seharusnya Pemkab Lebong membahas urusan yang lebih mendesak yang terkait dengan kepentingan masyarakat.

Dalhadi berpendapat, tanggal 18 Desember 2003 memang waktu dimana DPR RI mengetuk palu pengesahan UU Nomor 39 tentang Pemekaran Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang Dalam Provinsi Bengkulu.

“Tapi 18 Desember itu belum menetapkan Lebong sebagai kabupaten. Masih ada tahapan berikutnya, seperti memasukkannya ke lembaran negara dan penandatanganan prasasti peresmiannya di tanggal 7 Januari oleh Mendagri,” kata Dalhadi, belum lama ini (22/10/2019).

“Waktu itu gubernur di undang, termasuk saya dan pak Dayat sebagai calon karateker. Kalau diambil dari UU 39 itu adalah pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang di Provinsi Bengkulu,” katanya.


Pewarta: Aka Budiman