Sudah Lewat 14 Oktober, Pemkab-Bawaslu RL Belum Teken NPHD

Bawaslu Rejang Lebong

REJANG LEBONG, sahabatrakyat.com Hingga batas waktu yang sudah ditetapkan, yakni 14 Oktober 2019, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Pemkab Rejang Lebong tak kunjung menanandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah atau NPHD anggaran Pilkada Rejang Lebong 2020. Padahal proses pembahasan anggaran kedua belah pihak sudah berlangsung beberapa kali.

Ketua Bawaslu Rejang Lebong Dodi Hendra Supiarso SE dalam keterangan persnya yang diterima sahabatrakyat.com, Senin (14/10/2019) malam, mengungkapkan, hingga pukul 18.00 WIB, undangan untuk finalisasi anggaran dan penandatanganan NPHD tidak mereka dapatkan dari Pemkab Rejang Lebong. Sehingga praktis tak ada kejelasan soal NPHD tersebut.

“Padahal penandatanganan NPHD ini sudah dijadwalkan dan disepakati bersama dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Pendanaan Pilkada Tahun 2020 di Kemendagri pada tanggal 7 Oktober 2019 lalu untuk ditandatangani paling lambat tanggal 14 Oktober 2019,” kata Dodi.

Dodi menguraikan bahwa proses pembahasan anggaran yang diusulkan Bawaslu sudah berlangsung beberapa kali. Dimulai sejak 17 Juli 2019 dimana Bawaslu telah menyampaikan usulan dana hibah kepada Bupati Rejang Lebong dengan nilai Rp 18 milyar lebih.

Usulan itu lalu dibahas pertama kali pada 25 September 2019 di Pemda Kabupaten Rejang Lebong. Hasilnya, Bawaslu diminta merasionalisasi anggaran. Sehingga Bawaslu kembali mengusulkan pagu anggaran senilai Rp 14 milyar lebih. Usulan rasionalisasi ini disampaikan pada 27 September 2019.

“Pada 28 September, Bawaslu berinisiatif menanyakan perkembangannya melalui whatsapp ke bapak Adrian selaku Kabag Anggaran Pemda Rejang Lebong. Akan tetapi yang bersangkutan tidak dapat memberikan kepastian soal waktu pembahasan dimaksud,” terang Dodi.

Langkah serupa, lanjut Dodi, kembali dilakukan pada 2 Oktober 2019. Saat itu, Kabag Anggaran Pemda Kabupaten Rejang Lebong melalui Whatshap meminta PDF surat Menteri Keuangan Nomor: S-631/Mk.02/2019 tentang Revisi Surat Menteri Keuangan Nomor: S-417/MK.02/2016 dan S-994 dan surat Nomor: S-994/MK.02/2017, Hal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Surat Nomor: S-417/MK.02/2016 tentang Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota,oleh Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong, surat tersebut langsung diberikan pada hari yang sama.

Pada tanggal 3 Oktober 2019, Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong juga berinisiatif melakukan komunikasi secara informal melalui Whatshap untuk menanyakan perihal perkembangan kemungkinan dilakukan penandatanganan NPHD sebelum pertemuan di Kemendagri Tanggal 07 Oktober 2019 kepada Kabag Anggaran Pemda Kabupaten Rejang Lebong.

“Dan dijawab oleh yang bersangkutan belum ada kemungkinan tersebut karena Pemda Kabupaten Rejang Lebong menunggu perkembangan Cost Sharing yang pasti dari Provinsi,” ungkap Dodi.

Pada pertemuan tanggal 7 Oktober 2019 di Kementerian Dalam Negeri, lanjut DOodi, disepakati agar penandatanganan NPHD bagi daerah yang belum dilakukan selambatnya pada tanggal 14 Oktober 2019.

Kata Dodi, pada tanggal 09 Oktober 2019, Kabag Anggaran Pemda Kabupaten Rejang Lebong melalui komunikasi informal telepon dan whatshap, telah meminta soft copy usulan Dana Hibah Hasil Rasionalisasi Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong untuk dibahas di Kantor Gubernur.

Atas permintaan tersebut, Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong memberikan softcopy yang dimaksud dalam bentuk PDF, dan menyampaikan agar pembahasan terkait usulan dimaksud akan lebih tepat dilakukan bersama-sama dan Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong menunggu undangan pembahasan dari Pemda Kabupaten Rejang Lebong dan terhadap hal ini, Pemda Kabupaten Rejang Lebong tidak memberikan kepastian waktu/jadwal untuk pembahasan.

“Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2019 pukul 11.47 WIB, Kabag Anggaran Pemda Kabupaten Rejang Lebong, melalui telepon meminta kepada Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong untuk diberikan softcopy usulan dana hibah Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong dalam bentuk excel untuk kepentingan pembahasan di TAPD Kabupaten Rejang Lebong malam hari tanggal 13 Oktober 2019,” ujarnya.

Menurut Dodi, dalam proses pembahasan tersebut Bawaslu Rejang Lebong tidak terlibat. Namun sudah direncanakan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 Pemda Kabupaten Rejang Lebong akan menawarkan besaran angka untuk NPHD. Bawaslu dipersilahkan menyampaikan besaran angka yang pas atas besaran angka yang ditawarkan oleh Pemda Kabupaten Rejang Lebong.

“Jika tercapai kesepakatan, maka langsung dilakukan Penandatanganan NPHD bersama-sama dengan KPU. Dalam percakapan telepon tersebut, Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong juga mempertanyakan kenapa Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong belum dipanggil oleh Pemda Kabupaten Rejang Lebong untuk pembahasan, sedangkan KPU Kabupaten Rejang Lebong sudah pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019. Jawaban Kabag Anggaran, bahwa KPU dipanggil untuk pembahasan karena menunggu perubahan SK dari Menteri Keuangan Republik Indonesia,” beber Dodi.

Namun hingga 14 Oktober 2019, lanjut Dodi, panggilan atau undangan dari Pemda Kabupaten Rejang Lebong untuk melakukan pembahasan dan atau penandatanganan NPHD tersebut tidak kunjung diterima oleh Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong.

“Sehingga enandatanganan NPHD antara Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong dan Pemda Kabupaten Rejang Lebong tidak terjadi sesuai dengan jadwal atau waktu yang disepakati di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia,” katanya.

“Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong melalui komunikasi informal whatshap telah meminta penjelasan kepada Kabag Anggaran Pemda Kabupaten Rejang Lebong terkait tidak adanya undangan untuk Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong untuk pembahasan dan penandatanganan NPHD, tetapi kami tidak mendapatkan kepastian soal waktu atau jadwal dimaksud. Alasannya, karena TAPD Kabupaten Rejang Lebong banyak yang sedang tugas luar dengan alasan keluar daerah termasuk Kabag Anggaran,” tandas Dodi.

Apa penjelasan Pemkab Rejang Lebong?

Hingga berita ini diturunkan, Kabag Anggaran Pemkab Rejang Lebong belum berhasil diminta klarifikasi. sahabatrakyat.com masih berupaya mengkonfirmasi.


Pewarta: Aka Budiman