Wakil Wali Kota Ungkap Alasan Penolakan Dana Kelurahan

KOTA BENGKULU, sahabatrakyat.com- Masih rendahnya serapan bahkan munculnya sikap menolak dana kelurahan (DK) di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu menjadi pekerjaan rumah yang mengusik pasangan Wali Kota dan Wakil Walikota Bengkulu, Helmi Hasan-Dedy Wahyudi.

Setelah memimpin dan memberi arahan dalam rapat percepatan serapan dana kelurahan dengan para Lurah se-Kota Bengkulu, Selasa (17/9/2019), pagi ini (19/9/2019) Wawali Dedy Wahyudi mengungkap persoalan yang menjadi penyebab rendahnya serapan bahkan penolakan oleh salah satu pemerintah kelurahan tersebut.

Lewat akun Facebook-nya, Dedy Wahyudi mengungkap bahwa yang memicu adalah sikap kehati-hatian hingga rasa takut. Hati-hati agar tak melanggar aturan, takut jangan sampai bernasib sama dengan kepala desa yang terjerat kasus korupsi dalam mengelola dana desa.

“Ternyata Lurah dan perangkatnya trauma. Soal apa? Takut seperti dana kelurahan. Takut nasibnya seperti Kades yang tersandung hukum. Takut jadi PPTK. Takut jadi bendahara. Takut masuk penjara. Maka pilihannya lebih baik mundur dari jabatan struktural,” ulas Dedy.

Sikap penolakan itu, lanjut Dedy, sah-sah saja sebagai pilihan. Namun, ia juga menyesalkan karena menjadi ASN juga pilihan yang punya konsekuensinya.

“Idealnya, harus siap dengan konsekwensi pilihan tersebut. Maka, dua kali mutasi terakhir yang dilakukan, khusus untuk mengisi jabatan lurah dan kasi yang kosong karena menolak mengelola dana kelurahan,” tulisnya.

(Berita Terkait: Dana Kelurahan Dikembalikan, Wawali Dedy: Ini Terlalu Kreatif)

“Kita tidak bisa memaksa, karena pilihan mereka itu pun adalah hak asasi. Walau sebenarnya, sebagai ASN harus patuh dengan perintah atasan selama sesuai dengan peraturan dan UU yang berlaku,” papar mantan wartawan ini.

Menurut Dedy, sikap kehati-hatian lurah dan ASN itu perlu. Bahkan wajib. Hanya saja, kata dia, sikap itu tidak boleh berlebihan, melewati ambang batas toleransi.

“Karena jadi penakut, paranoid, peragu, bimbang sehingga tidak taktis dalam mengambil keputusan,” sebut Dedy.

Dedy mengakui, tidak semua lurah bersikap takut. Yang berani masih banyak. Dedy menyebut contoh, Kelurahan Berkas dan Pondok Besi, yang sudah merealisasikan pembangunan dengan dana kelurahan tersebut.

“Mari, sama-sama kita bantu Lurah agar mereka berani mengambil keputusan yang terukur. Jangan berani ubo,” tutup Dedy.

Berikut uraian lengkap pernyataan Dedy Wahyudi:

OH … DANA KELURAHAN

“Program pembangunan sudah disusun. Jalan sempit terus diperlebar. Jalan-jalan lingkungan harus mulus. Drainase harus tetap dibangun. Lampu jalan harus menerangi semua penjuru kota. Taman-taman kota harus dipercantik. Pasar harus tertata rapi. Sampah harus terkelola dengan baik. Pembangunan alun-alun kota harus lanjut. RSHD harus menjadi rumah sakit terbaik. Daaann…. masih banyak program pembangunan lainnya. Masing-masing kepala OPD harus gencar menjemput dana pusat ke daerah. Lhaaa…. ini ada dana kelurahan dari pusat, koq Bpk/Ibu Lurah tidak bisa membelanjakan???…”

Begitulah kalimat berulang-ulang yang sering kami (Wali-Wawali) sampaikan setiap rapat dengan lurah. Hingga akhirnya Walikota memberi tugas khusus. “Kando…tlg kawal betul dana kelurahan. Cari tau kenapa serapannya rendah. Kenapa ada kasi dan ASN menolak dana kelurahan?”

Sebagai fungsi pengawasan, sy kemudian menelisik apa yang menjadi penyebab Lurah dan ASN ketakutan dengan dana kelurahan. Seluruh lurah dikumpulkan di ruang Hidayah. Jawabnya simpel. TERNYATA LURAH DAN PERANGKATNYA TRAUMA. Soal apa? Takut seperti dana desa. Takut nasibnya seperti Kades yang tersandung hukum. Takut jadi PPTK. Takut jadi bendahara. Takut masuk penjara. Maka pilihannya lebih baik mundur dari jabatan struktural.

Ya. Apa yang dilakukan para ASN tersebut adalah pilihan. Hidup adalah pilihan. Menolak jadi PPTK adalah pilihan. Menjadi ASN pun adalah pilihan. Idealnya, harus siap dengan konsekwensi pilihan tersebut. Maka, dua kali mutasi terakhir yang dilakukan, khusus untuk mengisi jabatan lurah dan kasi yang kosong karena menolak mengelola dana kelurahan. Kita tidak bisa memaksa, karena pilihan mereka itu pun adalah hak asasi. Walau sebenarnya, sebagai ASN harus patuh dengan perintah atasan selama sesuai dengan peraturan dan UU yang berlaku. Tapi… ya sudahlah itu pilihan mereka.

Sikap kehati-hatian lurah dan ASN itu perlu dan wajib. Namun kalau sikap kehati-hatian sudah melewati ambang batas toleransi, juga tidak baik. Karena jadi penakut, paranoid, peragu, bimbang sehingga tidak taktis dalam mengambil keputusan. Perhatikan saja kepala daerah yang sangat hati-hati, bisa dipastikan tidak ada perubahan besar di daerah tersebut. Ya… seperti jalan di tempat. Saya tidak menyebut person dan daerah, nanti menyinggung perasaan. Maka dibutuhkan Gubernur, Bupati / Walikota yang berani mengambil keputusan. Tapi bukan berani ubo. Lalu nabrak aturan. Lokak masuk jurang kito.. 😁

Kembali ke dana kelurahan. Rapat sudah berkali-kali dilakukan. PP yang mengatur sudah ada. Rapat beberapa hari lalu sudah disampaikan Juklak-Juknis dana kelurahan sudah diserahkan. Tim konsultan pendamping sudah ditetapkan. Jadi, tak ada alasan lagi takut. Sepanjang mengikuti rambu-rambu yang sudah dibuat dan sesuai dengan spesifikasi. Sebab dalam hukum pidana korupsi jangan sekali-kali fiktif, jangan mark up, dan kurang volume. Selama itu tdk dilanggar, insyaallah aman.

Memang tidak semua lurah takut. Lurah yang berani juga banyak. Program pun sudah jalan. Seperti di kelurahan berkas, pembangunan balai pertemuan sudah 30%. Di Kelurahan Pd Besi, pembangunan jalan rambat beton sudah 35%. Pun demikian dengan kelurahan lainnya.
Mari… sama-sama kita bantu Bpk/Ibu Lurah agar mereka berani mengambil keputusan yang terukur. Jangan berani ubo 😄🤦‍♂️.


Penulis: Jean Freire