Dipimpin Bupati Mian, Harkitnas di Bengkulu Utara Hikmat

Bupati Bengkulu Utara saat menyampaikan sambutan

BENGKULU UTARA, sahabatrakyat.com– Bupati Bengkulu Utara (BU) Ir Mian mengingatkan, sejarah lahirnya organisasi modern bernama Boedi Oetomo pada tahun 1908 menunjukkan bahwa sumber daya manusia terdidik, berjiwa nasionalis kebangsaan dan bercita-cita mulia melepaskan diri dari penjajahan merupakan modal utama dalam mewujudkan kebangkitan nasional.
Pegibaran Bendera Merah Putih Oleh Pasukan Paskibraka Kabupaten Bengkulu Utara

“Dengan tampilnya sumber daya manusia yang unggul inilah semangat kebangkitan nasional dimulai, melalui perjuangan yang tak kenal lelah akhirnya kita dapat memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan mulai sejak kemerdekaan itu, kita bangsa Indonesia telah berjanji dan berketetapan hati bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini adalah harga mati yang tidak dapat ditawar-tawar lagi dalam kondisi dan keadaan apapun,” kata Bupati Mian.
Tampak Semangat Peserta Upacara Harkitnas

Hal itu disampaikan Bupati Mian dalam sambutannya saat memimpin Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) Pemkab Bengkulu Utara yang dipusatkan di halaman Pemkab BU di Arga Makmur, Rabu (24/5/2017). Harkitnas sendiri jatuh pada tanggal 20 Mei. Tahun ini merupakan Harkitnas ke-109. Upacara Harkitnas di Bengkulu Utara berlangsung lancar dan hikmat.
Tampak Hadir Plt. Sekda dan para unsur pimpinan dilingkungan Kabupaten Bengkulu Utara

Bupati Mian menambahkan, NKRI adalah negara demokrasi berlandaskan ideologi Pancasila, yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat istiadat yang hidup di tengah masyarakat dan untuk wilayah NKRI terbentang luas dari Sabang hingga Merauke.
Peringatan Harkitnas yang tahun ini mengusung tema “Pemerataan Pembangunan Indonesia yang Berkeadilan sebagai Wujud Kebangkitan Nasional” diharapkan tidak hanya tertanam di dalam hati, namun juga segera diwujudkan melalui strategi, kebijakan, dan implementasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan bangsa.
“Pemerintah juga memandang bahwa pembangunan infrastruktur diperlukan untuk meningkatkan pemerataan ekonomi dan meningkatkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk juga salah satunya infrastruktur jalan raya,” katanya.  (MS. Firman/Adventorial)