DPRD BU Tunda Pembahasan Raperda Perubahan Nomenklatur

BENGKULU UTARA, sahabatrakyat.com Target Pemkab dan DPRD Bengkulu Utara bisa mengesahkan Raperda tentang Perubahan Nomenklatur Nomor 14 Tahun 2016 dalam waktu dekat belum bisa direalisasikan.

Unsur Eksekutif

Wakil Ketua I DPRD BU Juhaili, S.Ip menyampaikan pembahasan Raperda itu ditunda menyusul terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/13988/SJ yang melarang perubahan struktur organisasi perangkat daerah. SE itu ditujukan kepada Bupati/Wali Kota se-Indonesia.

“Surat Edaran Mendagri tanggal 13 Desember 2019 itu menjadi acuan kita untuk menunda pembahasan Raperda Perubahan Nomenklatur,” kata Juhaili, Senin (16/12/2019) saat Rapat Dengar Pendapat Pembahasan Raperda Tentang Perubahan Nomenklatur Daerah Nomor 14 Tahun 2016 di ruang sidang paripurna DPRD BU.
Penegasan serupa dikemukakan Asisten I Dullah. Dullah yang hadir mewakili unsur eksekutif menyatakan sepakat dengan apa yang telah disampaikan oleh pihak legislatif yakni untuk menunda pembahasan Raperda tersebut.

“Karena regulasinya sudah jelas, kami dari pihak eksekutif sepakat untuk menunda pembahasan Raperda ini. Dengan adanya Surat Edaran dari Mendagri tersebut kami akan secepatnya melakukan koordinasi dengan Bupati,” kata Dullah.


Pewarta: ADV