BENGKULU– Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti menegaskan, dalam mutasi pejabat di lingkungan Pemda Provinsi Bengkulu, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Peraturan Perangkat Daerah, tindaklanjut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tidak ada lagi istilah non-job. Bagi pejabat berstatus fungsional, nantinya akan diberikan kesempatan untuk tetap berkarya.
“Mantan pejabat yang fungsional tidak boleh diletakkan di SKPD, nanti kita akan full-kan mereka di sekretariat staf ahli. Jadi tidak ada istilah mati masuk kotak ya, kartu hidup terus tergantung dari pejabat atau PNS yang bersangkutan. Jadi sepanjang yang bersangkutan itu terus kreatif,” jelas Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti usai melantik Pejabat Eselon IV Pemprov Bengkulu, Selasa (03/01/2017).
Lanjut Gubernur, dengan tahun yang baru, para pejabat dan PNS di jajaran Pemprov Bengkulu diminta untuk lebih bersemangat dan merubah kultur kinerja ke arah yang lebih baik, menuju birokrasi bersih dan profesional. Terlebih dengan telah diucapkannya pakta integritas oleh pejabat yang telah dilantik.
“Ditengah semangat baru itu, gubernur bersama tim gubernur telah menyisihkan 150 milyar untuk tunjangan kinerja bagi para pegawai Provinsi Bengkulu. Jadi setidak–tidaknya dalam melaksanakan tugas sudah ada yang membentengi dan menjaga diri kita, yakni kopiah dan hijab di kepala,” tambah Gubernur Bengkulu yang akrab dengan sapaan RM.
Wakil Gubernur (Wagub) Bengkulu Rohidin Mersyah menjelaskan, terhadap pengawasan kinerja pegawai di setiap Organisasi Perangka Daerah (OPD), nantinya akan dibebankan kepada setiap kepala dinas masing–masing. Selain itu, produktifitas pegawai juga akan menjadi rujukan atas pemberian tunjangan yang telah disiapkan.
“Betul–betul kita ingin mem-fungsikan kepala OPD, sehingga nanti kita tinggal memantau pimpinannya walaupun sesekali tetap saya monitoring. Tetapi sesungguhnya pengawasan melekat itu ada di pimpinan OPD memastikan bahwa semua staf masuk pagi, siang dan sore berada posisi di tempat dan produktif,” jelas Wagub Rohidin Mersyah.
Sementara itu, terkait kontrol absensi pegawai menggunakan finger print saat ini Pemprov Bengkulu telah melakukan persiapan. Terkait kekurangan yang ada, dipastikan Sekda Provinsi Bengkulu Sudoto, hal tersebut akan rampung dalam 1 bulan ke depan.
“Kan kita sudah siapkan anggarannya tahun ini, saya juga minta pihak teknis untuk segera mempersiapkan dan bulan ini jumlahnya sudah cukup serta bisa digunakan,” jelas Sekda Provinsi Bengkulu Sudoto, yang juga hadir dalam mutasi Selasa siang.
Untuk mutasi kali ini, sebanyak 250 pejabat eselon IV dilantik dan diambil sumpah jabatannya. Sebelumnya mutasi juga telah dilakukan kepada 26 pejabat eselon II dan eselon III sebanyak 261 orang serta terhadap fungsional 90 orang pejabat. Sementara sekitar 300 orang pejabat eselon IV sisanya direncananakan akan dilantik dan diambil sumpah jabatannya pada Rabu (04/01/2017). (**)
