DPRD BU Pertanyakan Penghapusan UPTD

BENGKULU UTARA, sahabatrakyat.com- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Utara (BU) kembali menyorot kinerja eksekutif. Setelah kekosongan kepala OPD, Dewan juga menyoal penghapusan UPTD pada Dinas Pendidikan BU.

Soal penghapusan UPTD itu disampaikan dalam rapat kerja yang berlangsung pada Selasa (25/6/2019). Dewan protes karena proses penghapusan itu tidak dikoordinasikan lebih dulu dengan lembaga legislatif.

“Selain tidak ada pemberitahuan terkait penghapusan UPTD Pendidikan di Dispendik, anggaran yang digelontorkan pun sia–sia. Sebab, beberapa aset berupa bangunan saat ini kondisinya terbengkalai,” kata Anggota DPRD BU, Slamet Waluyo.

Slamet mempertanyakan regulasi maupun aturan yang dijadikan sebagai dasar atau acuan pihak eksekutif atas dihapusnya UPTD yang ada di Dispendik tersebut.

 

“Menurut saya keberadaan UPTD di Dispendik tersusun pada Peraturan Daerah (Perda) tapi kenapa UPTD Dispendik dihapus,” tanya Slamet.

Menanggapi pertanyaan dari pihak legislatif, Sekretaris Daerah (Sekda) Dr. Haryadi SPd. MM. MSi, selaku ketua Tim Eksekuif mengatakan penghapusan UPTD sudah berdasarkan aturan.

UPTD, jelas Haryadi, dihapuskan dan diganti dengan istilah Koordinator Wilayah (Korwil) dan status jabatan yang baru dijabat oleh pejabat fungsional yang ditunjuk langsung oleh kepala Dispendik.

“Sebenarnya bukan penghapusan, tetapi ada perubahan istilah saja. Hal ini mengacu pada Permendagri No 12 Tahun 2017, bahwasanya UPTD tidak bersifat teknis, sehingga dapat dihapuskan dan diganti dengan Korwil. Dan untuk penghapusan UPTD di Dispendik sudah dikoordinasikan dengan bagian Ortala dan BKPSDM,” jelas Haryadi. (Adv/MS. Firman).