previous arrow
next arrow
Slider

Abdon Nababan Dinilai Pantas Jadi Menteri Lingkungan Hidup

Abdon Nababan

LEBONG, sahabatrakyat.com- Sejumlah nama ramai tersiar sebagai kandidat untuk mengisi kabinet Jokowi-Ma’aruf Amin. Salah satu di antara nama itu adalah Abdon Nababan.

Abdon Nababan, tokoh nasional yang sudah lama bergelut mendampingi Masyarakat Adat, dianggap layak menjadi Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH).

Hal itu disampaikan Penggagas dan bersama Gus Solah, Buya Syafii Marif, HS Dillon, Maya Rumantir dan tokoh-tokoh lainnya, sekaligus sebagai salah satu Inisiator dari Gerakan Daulat Desa (GDD) Sabar Mangadoe, seperti dikutip SimadaNews melalui daulatdesa.com, Senin (8/7/19).
Sabar Mangadoe menuturkan, dirinya sudah lama mengenal Abdon Nababan yang sudah bertahun-tahun mendedikasikan dirinya terhadap hak-hak ulayat masyarakat Adat, dan pelestarian lingkungan hidup.
Bahkan atas dedikasinya, Abdon Nababan pun meraih Ramon Magsaysay Award Tahun 2017, Kategori Kepemimpinan Masyarakat Sipil (Community Leadership), setelah 35 tahun ia konsisten membangun Integritas diri-nya.
Sabar mengungkapkan, hanya Abdon Nababan dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Tokoh Indonesia sejak Tahun 1959 dianugerahi Magsaysay Award Kategori Kepemimpinan Masyarakat Sipil (Community Leadership Category).
“Kalau Gusdur meraih penghargaan Magsaysay Award Tahun 1993. Nah setelah 24 tahun, tepatnya pada tahun 2017, Abdon Nababan pun mendapatkan penghargaan yang sama. Jadi untuk upaya penyelamatan hutan dan lingkungan, dedikasi Abdon tidak perlu diragukan lagi,” tegas Sabar.
Sabar meyakini, Abdon akan berani bertindak tegas membasmi para konglo hitam yang rakus lahan; Menolak segala bentuk sogokan dan akan mempertahankan martabat dan integritas dirinya. Sebab, selama melakukan pendampingan atas perjuangan hak-hak masyarakat adat, Abdon sudah melakukan perlawanan terhadap para mafia atau konglo hitam yang rakus terhadap lahan-lahan yang ada di Indonesia.
“Alangkah hina-nya bila nanti saat Abdon ditugaskan ditunjuk oleh Jokowi sebagai Menteri KLH, namun masih juga merendahkan martabat dirinya sendiri hanya karena banjir uang sogokan dari para konglo hitam. Itu sudah musuhnya sejak lama, dan pasti akan dibasminya seperti melakukan perlawanan saat menjabat Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN),” tegas Sabar.
Sabar mengaku, memang manusia tetaplah manusia. Bagi manusia, Tuhannya sendiri-pun kadang ditipa-tipunya demi meraih kemegahan dan kekayaan duniawi.
Namun Abdon Nababan, diyakini akan mampu tetap ber-Integritas diri tinggi bila menjadi Menteri Kehutanan & KLH sehingga mampu ber-kinerja tinggi.
REKAM JEJAK ABDON NABABAN
Abdon Nababan, lahir 2 April 1964 di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Memulai pendidikan dasar di SDN Paniaran, Kecamatan Siborongborong, berlanjut ke SMP RK St. Yosef berasrama di Lintong Ni Huta.
Kemudian ia melanjutkan pendidikan di SMA RK Budi Mulia, Pematangsiantar, tetapi saat di kelas III ia pindah ke SMAN II Jakarta dan lulus tahun 1982.
Pada 1987 Abdon menamatkan pendidikan Strata Satu-nya di Institut Pertanian Bogor (IPB). Sejak mahasiswa dirinya sudah aktif berorganisasi di dalam maupun di luar kampus. Ia aktif di Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) dan organisasi Pencinta Alam (Lawalata IPB) serta menggeluti pendidikan lingkungan hidup bersama Yayasan Indonesia Hijau (YIH).
Setelah menyelesaikan jenjang pendidikan Strata Satu-nya, Abdon mengembangkan gerakan lingkungan hidup di Indonesia dengan bergabung di WALHI sejak 1989, lalu ikut mendirikan dan memimpin Yayasan Sejati, Yayasan dan Perkumpulan Telapak dan Forest Watch Indonesia (FWI).
Pria berkacamata ini juga secara tekun mendalami dan menggeluti bidang pengembangan dan pengelolaan strategis organisasi, serta pengorganisasian masyarakat adat.
Selama menggeluti bidang tersebut Abdon Nababan telah menggalang sinergitas antar sesama aktivis Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dengan beragam elemen gerakan sosial untuk memperjuangkan pembelaan/keberpihakan pada hak-hak masyarakat adat.
Upaya itu antara lain diwujudkan dalam bentuk keterlibatannya sebagai Koordinator Komite Pengarah pada Jaringan Pembelaan Hak-Hak Masyarakat Adat (Indonesian NGOs Network for Indigenous Rights Advocacy, JAPHAMA), yaitu suatu koalisi ORNOP yang secara bersama-sama melakukan pembelaan terhadap hak-hak masyarakat adat di tingkat nasional dan internasional.
Abdon terlibat juga dalam struktur kepanitiaan pada pelaksanaan Kongres Masyarakat Adat Nusantara atau KMAN, sejak pertama sekali (1999) sampai yang ke-5 di Medan pada Maret 2017 yang lalu.
Ia tercatat sebagai Wakil Ketua Panitia Pelaksana KMAN I (1999), Ketua Panitia Pelaksana KMAN II [2003], Wakil Ketua Panitia Pengarah pada KMAN III (2007), Ketua Panitia Pengarah KMAN IV (2012) dan Penanggung-jawab KMAN V (2017).
Keterlibatannya pada berbagai proses pengorganisasian gerakan Masyarakat Adat tersebut membuat komunitas-komunitas adat anggota AMAN yang saat ini berjumlah 2.332 Komunitas Masyarakat Adat semakin bergairah.
Komunitas adat dan populasinya di negeri ini berjumlah sekitar 17 juta, yang memilih Abdon Nababan sebagai Sekretaris Jenderal AMAN selama dua periode, yaitu 2007–2012 dan 2012-2017.
Sebagai pemimpin organisasi Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN) terbesar di dunia, Abdon juga mengambil peran dalan kepemimpinan kolektif gerakan masyarakat adat internasional dan terlibat dalam negosiasi tingkat tinggi dan menjadi juru bicara dalam forum-forum PBB mewakili “major grups” Indigenous Peoples.
Setelah mengabdi selama 14 tahun, mendirikan, mengembangkan dan memimpin penyelenggaraan harian organisasi AMAN, sejak KMAN V yang lalu, Abdon Nababan lalu dipilih menjadi anggota Dewan AMAN Nasional (DAMANNAS) mewakili Region Sumatera, dan dipercaya menjadi Wakil Ketua untuk periode 2017-2022.
Di samping mengemban tugas sebagai Sekjen AMAN, Abdon Nababan, karena pengalaman dan keahliannya, juga dipercaya menjadi Panel Ahli UNDP bidang Keahlian Masyarakat Adat/Lokal dalam penyusunan Indeks Tata Kelola Hutan dan Gambut, Panel Ahli Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama (NKB) 12 Kementerian/Lembaga Non-Kementerian untuk percepatan pengukuhan kawasan hutan.
Kemudian, ia juga menjadi Panitia Pengarah Tim Penanganan Pengaduan Kasus-Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian LHK, anggota Forum Pakar Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Kementerian Sosial RI, anggota Kelompok Ahli Bidang Humaniora Badan Restorasi Gambut (BRG).
Abdon Nababan juga pernah tampil sebagai saksi ahli dalam persidangan-persidangan uji materi berbagai undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK) dan terlibat kepanitiaan yang dibentuk oleh Pemerintah dalam pembuatan Naskah Akademik dan perumusan Rancangan Undang-undang nasional dan peraturan daerah di tingkat Kabupaten.
Puluhan produk hukum dan kebijakan nasional pun telah berubah sejak Abdon memimpin gerakan masyarakat adat.
Lima tahun terakhir, Abdon juga memimpin perjuangan melalui DPR RI dan Kantor Presiden agar segera lahir Undang-undang Masyarakat Adat di Indonesia.
Aktif di Berbagai Lembaga Internasional
Abdon Nababan juga pernah bekerja pada beberapa lembaga internasional dan donor, di antaranya sebagai anggota Komite Pengarah Nasional dan Komite Penilai Proposal pada Global Environmental Facility–Small Grant Program (GEF-SGP), Komite Pengarah untuk Indonesia’s Multi-stakeholders Forestry Programme–DFID-Departemen Kehutanan, Pimpinan Proyek untuk Peningkatan Kapasitas ORNOP Indonesia dalam Investigasi dan Kampanye Hutan, satu kerjasama program Greenpeace International–WALHI.
Di bidang penelitian dan kajian, Abdon Nababan pernah menjadi Koordinator Pokja Riset dan Advokasi Kebijakan Kehutanan WALHI, Koordinator Program Riset dan Dukungan bagi Masyarakat Adat sekaligus pendiri Yayasan Sejati, Koordinator Pokja untuk Pengetahuan dan Pengelolaan Sumberdaya Alam Hayati Tradisional BIOFORUM.
Selama menggeluti isu-isu tersebut Abdon Nababan telah banyak menghasilkan sejumlah karya tulis dan memfasilitasi sejumlah pelatihan dan lokakarya, menjadi pengajar tamu, antara lain di Program Studi Lingkungan Paska Sarjana UI, Fakultas Hukum Universitas Jember dan Fakultas Ekologi Manusia IPB dan menjadi pembicara di berbagai konferensi nasional dan internasional.
Selain itu, dia juga terlibat sebagai Anggota Tim Teknis Penyusunan RUU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Anggota Tim Teknis Penyusunan Keputusan Menteri tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Berbasis Masyarakat, Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) RI.
Walaupun Abdon Nababan terus bergerak dari satu tempat ke tempat lain di seluruh pelosok Nusantara dan berkunjung ke berbagai tempat di seluruh benua, sejak kuliah di IPB tahun 1982, Kota Bogor yang sejuk adalah kampung ke dua baginya setelah kampung leluhurnya di Tano Batak, di Siborong Borong Kab. Tapanuli Utara.
“Dengan segudang pengalamannya itu, maka Abdon Nababan adalah figur yang tepat sekali untuk memimpin Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup,” pungkas Sabar Mangadoe.
____________________________________________________
Editor: Jean Freire
Komentar Anda
iklan kibar

Related posts