JAKARTA – Masalah pendangkalan alur pelabuhan Pulau Baai di Provinsi Bengkulu terus menjadi sorotan. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Rabu (30/4/2025), Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, menyampaikan langsung kondisi terkini pelabuhan terbesar di Bengkulu yang saat ini mengalami stagnasi total.
“Dalam 100 hari kerja pertama kami, ini menjadi prioritas karena menyangkut jalur utama masuknya logistik. Namun hingga kini, alur Pelabuhan Pulau Baai belum tertangani secara serius dan terakumulasi bertahun-tahun,” tegas Mian di hadapan anggota dewan.
Mian mengungkapkan bahwa pendangkalan alur pelabuhan yang tidak pernah ditangani secara komprehensif telah berdampak langsung terhadap mobilisasi barang dan jasa di Bengkulu. Bahkan, ia menyebut aktivitas logistik dari pelabuhan tersebut lumpuh total selama tiga bulan terakhir.
“Pelindo Bengkulu tidak menangani masalah ini secara komprehensif. Akibatnya, pengiriman barang terganggu, kelangkaan BBM makin terasa, biaya logistik melonjak, bahkan aktivitas ekspor batubara terhenti,” paparnya.
Lebih lanjut, antrian panjang di SPBU juga menjadi dampak langsung karena kapal pengangkut BBM tidak bisa bersandar di pelabuhan yang alurnya terlalu dangkal. Hal ini dinilai sangat mengganggu stabilitas ekonomi dan distribusi energi di Provinsi Bengkulu.
Provinsi Bengkulu yang memiliki garis pantai terpanjang di Pulau Sumatera sangat mengandalkan sektor kelautan untuk menggerakkan perekonomian. Oleh sebab itu, Mian menekankan dibutuhkan intervensi nyata dari pemerintah pusat.
“Kami sudah menyampaikan persoalan ini ke Kementerian Perhubungan dan Komisi V DPR RI. Kami minta perhatian khusus agar Bengkulu tidak terus menjadi provinsi terpinggirkan dalam pengembangan infrastruktur pelabuhan,” tambah Mian. (**)
