LEBONG – Dalam rangka memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebong melaksanakan kunjungan kerja ke sejumlah kementerian di Jakarta serta melakukan koordinasi dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari agenda konsultasi dan koordinasi guna meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi kedewanan.
Kunjungan kerja tersebut diikuti oleh sejumlah anggota Komisi I DPRD Kabupaten Lebong dan difokuskan pada upaya sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat, sekaligus memperkuat fungsi pengawasan serta memperjuangkan berbagai aspirasi masyarakat Kabupaten Lebong.
Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Lebong, Deki Saputra, SE., ME., yang turut mendampingi rombongan Komisi I dalam kegiatan tersebut menjelaskan bahwa kunjungan kerja ini memiliki tujuan strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
“Tujuan utama dari kegiatan koordinasi dan konsultasi ini adalah untuk meningkatkan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, memperkuat fungsi pengawasan DPRD, serta memperjuangkan berbagai aspirasi masyarakat Kabupaten Lebong,” ujar Deki Saputra.
Ia menjelaskan bahwa salah satu fokus dari kunjungan kerja tersebut adalah mengupayakan optimalisasi dukungan anggaran dari pemerintah pusat, baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dana alokasi, maupun berbagai program pembangunan yang dapat diimplementasikan di daerah.
Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memperoleh data dan informasi secara langsung dari kementerian terkait pelaksanaan program atau proyek strategis nasional yang berkaitan dengan pembangunan daerah, sehingga DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasan secara lebih efektif.
“Melalui kegiatan ini, anggota DPRD juga dapat menyampaikan secara langsung berbagai aspirasi masyarakat yang diperoleh melalui kegiatan reses, sehingga permasalahan yang dihadapi daerah dapat dicarikan solusi yang lebih komprehensif di tingkat pemerintah pusat,” jelasnya.
Lebih lanjut, kunjungan kerja ini juga dimanfaatkan sebagai sarana studi banding untuk mempelajari berbagai praktik terbaik (best practices) dalam tata kelola pemerintahan serta inovasi pelayanan publik yang telah diterapkan oleh kementerian maupun lembaga pemerintah lainnya.
Deki Saputra menambahkan bahwa koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat juga dapat membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi berbagai prioritas pembangunan serta merancang kebijakan yang lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Pembelajaran dari keberhasilan maupun tantangan yang dihadapi daerah lain dapat menjadi referensi penting bagi Kabupaten Lebong dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan di daerah,” tutupnya. (Adv)
