Abdulah, ayah Luftiah, saat menunggui putrinya di RSUD Arga Makmur/MS Firman-sahabatrakyat.com

BENGKULU UTARA, sahabatrakyat.com– Berbagai program di bidang kesehatan yang diluncurkan pemerintah dengan harapan masyarakat tidak mampu sehat dan bisa berobat gratis, belum sepenuhnya dinikmati warga.

Luftiah (17 tahum), warga Dusun Linmas Jaya Desa Urai, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, adalah salah satu contohnya. Lutfiah yang saat ini dirawat usai melahirkan di RSUD Arga Makmur mulai kebingungan lantaran tak ada biaya untuk membayar operasi dan perawatan pasca-persalinannya.

Abdulah, ayah Luftiah saat dibincangi sahabatrakyat.com di RSUD Arga Makmur, mengaku tidak mempunyai uang untuk membayar biaya operasi dan perawatan di RSUD Arga Makmur.

‘”Kita benar-benar tidak punya duit lagi. Sisa di tangan hanya Rp 150 ribu lagi,’’ ujar Abdulah.

Sebelum dirujuk ke RSUD Arga Makmur dengan mobil ambulan Puskesmas, Lutfiah sempat dibawa lalu diperiksa bidan di wilayah Unit VI. Untuk pelayanan tersebut Lutfiah diminta membayar Rp 500 ribu. Mereka sempat minta keringanan, tapi harga itu tak bisa ditawar.

“Padahal kami cuma ada pegangan uang 1 juta di kantong, karena takut terjadi apa-apa kepada anak pertamanya terpaksa dibayar dan tidak diberi kwitansi oleh bidan tersebut,” ujar Abdulah. Lutfiah tiba di RSUD Arga Makmur sekira pukul 03.00 WIB dini hari kemarin (07/09/2017).

Abdulah mengaku tidak memiliki kartu BPJS ataupun Kartu Indonesia Sehat (KIS). Padahal keluarganya tercatat sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

Untuk itu, ia berharap pihak RSUD Arga Makmur dan Pemerintah Daerah (Pemda) Bengkulu Utara (BU) mempunyai kebijakan untuk meringankan biaya tersebut.

‘”Kalau saya dengar dari bidan RSUD, biaya persalian sekitar Rp 5 juta sampai Rp 6 juta. Belum lagi biaya rawat inap dan perawatan bayi. Kita benar-benar tidak ada uang untuk membayarnya,’’ terangnya.

Abdulah bahkan berniat menemui Bupati BU, Ir Mian untuk meminta bantuan atas kesulitan yang dihadapi keluarganya, jika dari RSUD Arga Makmur tidak ada bantuan untuk meringankan biaya.

‘’Saya tidak tahu mau bagaimana lagi, saya sangat kebingungan. Paling saya mau ketemu bapak bupati untuk meminta bantuan dan memohon keringanan ini. Karena kami benar-benar orang yang tidak mampu,’’ kata dia.

Sujini (37 tahun), ibu Luftiah, mengungkapkan, selama ini dirinya hanya mengandalkan suaminya yang bekerja sebagai kuli tani atas suruhan tetangga. Penghasilan suami hanya cukup buat makan sehari-hari saja.

“Kami takut dan bingung nanti kalau tidak bisa bayar, dari mana kami dapat uang membayar biaya rumah sakit,” ungkap Sujini.

Supriyadi

RSUD Belum Tahu

Terpisah, Kepala Tata Usaha (KTU) RSUD Arga Makmur, Supriyadi menyebutkan akan menelusuri informasi tersebut. Lalu akan mengupayakan mengkoordinasikan dengan instansi terkait. Sehingga ada solusi bagi pasien yang bersangkutan.

‘”Kita belum tahu persoalan ini. Karena keluarga pasien juga belum ada menghubungi kita. Nanti kita akan cek dulu dan mencarikan solusi bagi pasien tersebut,’’ pungkasnya.

Ketua Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Kabupaten Bengkulu Utara, Marizah, mengatakan, tingginya biaya pengobatan dan belum meratanya penerima manfaat program jaminan kesehatan memunculkan adagium orang miskin dilarang sakit.

KPI Membantu

Marizah yang menemui pihak keluarga Luftiah, mengaku sangat prihatin melihat keadaan keluarga tersebut. Sebagai bentuk solidaritas dan empati, Marizah pun memberikan bantuan untuk meringankan beban mereka.

“Kami dari KPI prihatin dengan keberadaan orang miskin yang sakit dan tidak mampu membayar pengobatan, walaupun anggaran pemerintah besar, tetapi aneh, masih saja ada orang pinggiran yang tidak mampu berobat tidak mendapatkan penanganan,” sesal Marizah.


Penulis: MS FIRMAN

Editor: JEAN FREIRE