BENGKULU — Guna membahas langkah-langkah strategis untuk mengatasi dan mencegah kembali terjadinya kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Provinsi Bengkulu, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menerima kunjungan kerja Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati di Ruang Garuda, Balai Raya Semarak, Rabu (4/6/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Helmi Hasan menegaskan pentingnya sinergi yang solid antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, terutama dalam menjaga distribusi energi agar tidak kembali mengganggu aktivitas masyarakat.

“Kita berharap kejadian kelangkaan BBM yang sempat terjadi kemarin tidak terulang kembali. Karena itu, kita akan terus menjalin koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan BPH Migas dan pihak-pihak terkait lainnya,” tegas Helmi Hasan dalam sambutannya.

Gubernur menyampaikan bahwa distribusi BBM di wilayah Bengkulu saat ini telah kembali normal setelah dilakukan berbagai langkah darurat. Langkah-langkah tersebut antara lain pembatasan pembelian di SPBU, serta menambah pasokan BBM dari wilayah tetangga seperti Lubuk Linggau (Sumsel), Teluk Kabung (Sumatera Barat), hingga Lampung.

“Alhamdulillah, kondisi sudah kembali terkendali. Pintu alur pelabuhan juga sudah mulai dilakukan pengerukan, sehingga distribusi logistik, termasuk BBM, kembali lancar. Bahkan, Wakil Presiden RI, Pak Gibran, juga telah meninjau langsung dan memberikan instruksi percepatan penanganan,” terang Helmi Hasan.

Sementara itu, Kepala BPH Migas Erika Retnowati menegaskan bahwa pihaknya telah turun langsung ke lapangan untuk memantau proses pemulihan distribusi BBM di Provinsi Bengkulu. Ia menyebutkan, proses mitigasi harus berjalan cepat agar masyarakat tidak mengalami kendala energi yang berlarut-larut.

“Kami optimis proses pengerukan akan segera selesai dan distribusi BBM akan kembali stabil. Ke depan, koordinasi antara BPH Migas dan Pemprov Bengkulu harus semakin erat. Jika ada kendala sekecil apa pun, harus langsung dikoordinasikan agar tidak menjadi masalah besar seperti kemarin,” jelas Erika.

Ia juga menegaskan bahwa BPH Migas siap menjalin kerja sama lebih erat dengan Pemprov Bengkulu dalam pengawasan dan pengaturan distribusi BBM. Menurut Erika, kerja sama ini penting agar kebutuhan energi masyarakat bisa terpenuhi secara merata dan berkelanjutan.

“Kejadian kelangkaan BBM ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak. Kami berkomitmen untuk memperkuat sistem distribusi agar masyarakat tidak dirugikan,” tegas Erika.

Diketahui, kelangkaan BBM yang sempat terjadi di Provinsi Bengkulu beberapa waktu lalu berdampak signifikan bagi aktivitas ekonomi masyarakat. Gangguan distribusi BBM ini bahkan menyebabkan kerugian operasional bagi Pertamina yang ditaksir mencapai Rp500 juta hingga Rp1 miliar per hari. Selain itu, aktivitas masyarakat, khususnya di Pulau Enggano, juga terdampak karena layanan kapal Ferry Pulo Tello tidak dapat beroperasi secara normal akibat keterbatasan pasokan BBM.

Dengan langkah-langkah strategis yang telah diambil dan penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan pusat, Gubernur Helmi Hasan berharap persoalan distribusi energi di Bengkulu dapat diatasi secara berkelanjutan. “Kami ingin Bengkulu selalu siap, tidak hanya untuk kebutuhan energi masyarakat saat ini, tetapi juga untuk menjaga agar roda perekonomian tetap berputar dan masyarakat tidak terganggu aktivitasnya,” tutup Helmi. (**)