BENGKULU UTARA, sahabatrakyat.com– Kian menguatnya dugaan permainan bahkan menjurus ke monopoli dalam penggunakan belanja jasa publikasi di DPRD Bengkulu Utara bakal disikapi aksi unjuk rasa oleh organisasi media dan organisasi masyarakat setempat.
Bila tak ada aral melintang, organisasi media online, yakni Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, akan mendatangi Kantor DPRD setempat pekan depan.
Dua organisasi media online ini bakal didukung Lembaga Anti Korupsi (LAKI) dan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat di Bengkulu Utara.
Selain akan meminta klarifikasi terkait anggaran publikasi yang dinilai dimonopoli segelintir oknum, aksi itu rencananya juga akan menyinggung persoalan lain yang terkait dengan fungsi-fungsi di lembaga dewan.
“Hingga saat ini, kami belum mendapatkan klarifikasi terkait dugaan monopoli anggaran publikasi di Sekretariat DPRD Bengkulu Utara. Banyak hal yang akan disampaikan. Kita lihat besok Senin. Saat ini kami masih mengurus segala sesuatunya,” kata Ketua SMSI Bengkulu Utara, Ismail Yugo, Jumat (17/12/2021).
Selain menyuarakan pendapat, sejumlah aksi akan dilakukan pada demonstrasi di depan gedung parlemen. Para pelaku media di Bumi Ratu Samban ini menilai adanya monopoli anggaran publikasi di penghujung Tahun 2021. Tak hanya tebang pilih, dugaan intervensi dari oknum pejabat tinggi disebut-sebut menjadi dalang polemik. Polemik inipun tengah ramai menjadi buah bibir dalam sepekan terakhir.
Tak hanya di lingkungan Kesekretariatan Dewan, desas desus lobi oknum pejabat tinggi ini menjadikan segelintir media online mampu meraup pundi-pundi di beberapa instansi sehingga media lainnya hanya gigit jari.
Sejumlah pewarta sempat meminta klarifikasi terkait dugaan monopoli ini, namun sejumlah pejabat publik terkesan bungkam dengan niatan agar polemik tak kian menjadi.
Saat dikonfirmasi, Kesekretariatan DPRD Bengkulu Utara memilih irit bicara dengan menjanjikan semua aspirasi dijawab saat acara bersama di meja kopi.
Sejumlah instansi Organisasi Perangkat Daerah lainnya juga bersikap serupa: memilih berdiam diri. Bak mucikari, sejumlah pewarta bahkan sempat ditawari dana iklan agar polemik tak makin menjadi.
Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Bengkulu Utara Suheri Kasmudi mengatakan, klarifikasi resmi dibutuhkan agar polemik ini tak semakin meruncing. Lantaran klarifikasi yang tak kunjung diberi, unjuk rasa ini diyakini menjadi pilihan solusi.
“Agar tidak timbul fitnah, kita meminta agar pimpinan DPRD BU segera membuka ke publik hal tersebut, karena kita semua perusahaan media butuh kepastian terkait dugaan tersebut. Jangan hanya menjadi isu yang berkembang tanpa kepastian. Kalo memang benar ada, koq hanya media tersebut yang dapat kenapa yang lain tidak, kalau memang dugaan tersebut tak ada. Berarti hal tersebut hanya fitnah” ujar Suheri.
Rencananya, aksi unjuk rasa akan dimulai dari bundaran ke pusat Kota Arga Makmur. Peserta aksi akan berjalan menuju Kantor DPRD setempat melewati Kantor Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara.
Selain menyampaikan aspirasi, para pewarta akan meletakan tanda pengenal dan alat jurnalistik tepat di depan kantor parlemen Bumi Ratu Samban. (RLS)
Pewarta: MS Firman
