BENGKULU – Para Ketua Fraksi DPRD Provinsi Bengkulu menggelar kunjungan koordinasi ke Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bengkulu, diawali dengan menemui Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bengkulu, Victor Antonius Saragih Sidabutar, S.H., M.H., di ruang kerjanya, Senin (11/8/2025).
Dalam pertemuan tersebut, dibahas sejumlah isu strategis mulai dari penegakan hukum, sinergi antar-lembaga, hingga upaya bersama menjaga kondusifitas dan keamanan wilayah Provinsi Bengkulu.
Ketua fraksi Nurani Pembangunan Usin Abdisyah Putra Sembiring mengatkkan salah satu isu utama yang disampaikan adalah kondisi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bengkulu yang baru mencapai 38% dari target tahun 2025.
Menurut para ketua fraksi, rendahnya capaian ini tidak hanya disebabkan oleh penundaan pembayaran wajib pajak akibat kenaikan tarif, tetapi juga adanya dugaan sejumlah perusahaan sengaja tidak membayar pajak daerah atau melakukan praktik manipulatif.
“Contohnya pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), pajak alat berat (PAB) yang belum dibayarkan perusahaan tambang batubara, perkebunan, hingga perusahaan pengangkutan seperti truk batubara dan tangki CPO,” ujar Usin.
Dalam kesempatan itu, DPRD juga membahas perlunya pendampingan dari Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, meliputi perencanaan anggaran, fungsi pengawasan, dan legislasi, serta penguatan sinergi kelembagaan dalam pembangunan daerah.
“Kehadirian kita di sambut dengan positif oleh pak Kajati, mereka juga terbuka dengan temuan-temuan pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD dan siap mempelajari rekomendasi-rekondasi yang disampaikan, ” kata Usin
Kajati Bengkulu memberikan tanggapan positif atas masukan tersebut. Ia menegaskan Kejaksaan terbuka terhadap upaya mendorong peningkatan PAD, termasuk menindaklanjuti temuan DPRD terkait perusahaan yang diduga menghindari atau memanipulasi pajak.
“Kami siap mempelajari rekomendasi, data, dan fakta yang disampaikan DPRD. Jika ditemukan unsur kesengajaan yang menimbulkan kerugian bagi pendapatan atau keuangan daerah, tentu akan kami tindaklanjuti sesuai kewenangan,” ujar Victor.
Ia menambahkan, Kejaksaan Tinggi Bengkulu akan terus memonitor dan memberikan pendampingan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan kewenangan DPRD Provinsi Bengkulu.
Hadir dalam pertemuan tersebut:
- Suharto – Fraksi Gerindra
- Billy – Fraksi PAN
- Usin Senbiring – Fraksi Nurani Pembangunan
- Rina – Fraksi NasDem
- Ihsan Fajri – Fraksi PDI Perjuangan
- Mahdi Husein – Fraksi Golkar
- Zainal – Fraksi PKB
- Edison Simbolon – Fraksi Demokrat (red)
