JAKARTA.SAHABATRAKYAT – Komunitas Mahasiswa Peduli Pembangunan Indonesia kembali (KMPPI) mendesak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk segera mencopot Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hangodo. Desakan ini muncul karena dugaan kuat adanya campur tangan keluarga menteri dalam pengaturan proyek, serta penggunaan fasilitas mewah yang dianggap membebani keuangan negara di tengah defisit. Kamis, 02/10/2025.
Per Agustus 2025, defisit negara tercatat mencapai Rp321,6 triliun. Di saat Presiden gencar melakukan efisiensi anggaran, Menteri PU justru kerap menggunakan private jet dalam kunjungan kerja ke Semarang, Bali, dan Lombok. Menurut KMPPI, seharusnya perjalanan dinas cukup dilakukan dengan kelas bisnis sebagaimana aturan, tanpa memboroskan anggaran negara.
Lebih jauh, mahasiswa juga menuding adanya praktik cawe-cawe proyek oleh pihak keluarga Menteri PU, khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Indikasi tersebut mencakup intimidasi terhadap kepala balai agar memenangkan pihak tertentu, pengaturan tender proyek untuk tim sukses saat pilkada, serta dugaan adanya permintaan fee proyek sebesar 12% dari pihak swasta maupun BUMN.
“Kami miris melihat praktik ini. Proyek strategis nasional seharusnya dikelola secara transparan, bukan menjadi ajang kepentingan keluarga maupun tim sukses politik,” tegas KMPPI dalam pernyataannya.
TUNTUTAN KMPPI :
Point penting tuntutan Komunitas Mahasiswa Peduli Pembangunan Indonesia (KMPI):
1. USUT TUNTAS DUGAAN KETERLIBATAN PIHAK KELUARGA cawe cawe Proyek PU khususnya di Jawa Timur dan Jawa Tengah.
2. Menolak adanya intervensi dan intimidasi kebeberapa kepala Balai agar memenangkan pihak tertentu dalam proyek pembangunan yang di duga melibatkan Pihak keluarga dalam proyek yang berada di Provinsi Jawa Tengah, pada satker Pemeliharaan Jaringan Sumberdaya Air di salah satu BBWS.
3. STOP PEMBOROSAN UANG NEGARA. Negara dalam kondisi defisit dan memerlukan efisiensi dalam penggunaan anggaran, seharusnya pejabat mampu menahan diri dan tidak memboroskan anggaran, Diduga Menteri PU menggunankan private Jet yang disewa untuk kegiatan ke Semarang, Bali dan Lombok, sedangkan negara saat ini defisit.
4. STOP KRIMINALISASI ASN PU.
5. MEMINTA kepada Presiden Prabowo untuk memecat Menteri PU yang membuat gaduh dalam waktu secepat cepatnya, mengingat program strategis nasional membutuhkan orang yang kredibel dan mampu berkerjasama dengan bawahannya.
Desakan Kepada Presiden dan Jaksa Agung:
KMPPI mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengambil langkah tegas demi menyelamatkan kepercayaan publik terhadap program pembangunan nasional. Selain itu, mahasiswa juga meminta Jaksa Agung RI segera memeriksa dugaan keterlibatan keluarga Menteri PU dalam proyek-proyek besar di daerah.
“Bangsa ini membutuhkan pemimpin kementerian yang kredibel, transparan, dan mampu bekerja sama dengan bawahannya. Bukan pejabat yang justru membebani rakyat dan negara dengan dugaan praktik kotor,” tutup pernyataan KMPPI. (**)
