Bupati Bengkulu Utara Ir. H. Mian saat menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekaprayana (APE) Tahun 2018 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI

BENGKULU UTARA- Kabupaten Bengkulu Utara meraih penghargaan bergensi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (RI), Yohana Yembise.
Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2018 ini diterima oleh Bupati Bengkulu Utara Ir. H. Mian di Sekretariat Wakil Presiden RI, Jalan Kebon Sirih No. 14, Jakarta Pusat, Rabu (19/12/2018).
Data terhimpun sebanyak sembilan kementerian/lembaga, 22 pemerintah provinsi dan 159 pemerintah daerah kabupaten/kota meraih Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2018.
Menurut Menteri Yohana Yembise, sejak tahun 2004 Kementerian PPPA telah melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui strategi pengarusutamaan gender.
Dalam penghargaan APE ini, dibagi dalam empat kategori, yakni kategori Pratama, Madya, Utama dan Mentor.
Kategori Pratama, diberikan kepada dua provinsi, dan 44 kabapaten/kota, salah satunya Kabupaten Bengkulu Utara; kategori Madya, diberikan kepada 1 Kementerian, 8 provinsi yang salah satunya Provinsi Bengkulu, dan 75 Kabupaten/Kota; kategori Utama, diberikan kepada satu kementerian, delapan provinsi, dan 36 kabupaten/kota; serta kategori tertinggi Mentor diberikan kepada enam kementerian/lembaga, 4 provinsi dan empat kabupaten/kota.

Penghargaan ini diraih karena Pemerintah Daerah dinilai berhasil dalam mendukung pelaksanaan dan pengarus-utamaan gender dalam kontek pembangunan di daerahnya.
Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, dan disaksikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla serta Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo.
“Alhamdulilah Bengkulu Utara mendapat pengahargaan APE. Ini membuktikan bahwa Provinsi Bengkulu telah produktif melakukan pengarusutamaan gender dalam kontek pembangunan,” kata Bupati Bengkulu Utara Ir. H. Mi’an, usai menerima penghargaan di Sekretariat Wakil Presiden.
“Landasan utama pembangunan, jelas Bupati, disamping partisipatif, kemudian berbasis lingkungan, berbasis gender menjadi suatu keharusan”.
Bupati berharap, penghargaan ini menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten untuk tidak mengabaikan perencanaan arah pembangunan yang responsif gender.
Penghargan ini memiliki beberapa indikator penilaian. Salah satunya komitmen kepala daerah dalam mengimplementasi kebijakannya, terkait pengarusutamaan gender dalam kontek pembangunan (ADV/Humas)