LEBONG, sahabatrakyat.com– DPRD Kabupaten Lebong, Kamis (19/03/2020), menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemkab Lebong Tahun Anggaran 2019 di Gedung Paripurna DPRD Lebong di Tubei.
Rapat itu dipimpin langsung Ketua DPRD Carles Ronsen didampingi unsur pimpinan lainnya serta dihadiri anggota DPRD Lebong periode 2019-2024. LKPj ini disampaikan langsung Bupati Lebong H Rosjonsyah SIP MSi.
Ketua DPRD Carles Ronsen dalam sambutannya mengatakan pentingnya harmonisasi dan sinergitas pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengemban amanah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, dalam LKPj-nya Bupati Rosjonsyah memaparkan capaian kinerja dan program prioritas Pemkab Lebong di tahun 2019 berdasarkan hasil penelitian Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LPPM) Universitas Bengkulu tahun 2019.
Capaian itu antara lain pembangunan infrastruktur jalan (Lebong Berhotmix) mencapai 89,10 persen; Lebong Bebas Krisis Air Bersih 91,40 persen; Desa Dialiri Listrik 98,92 persen; dan Lebong Bebas Rumah Tidak Layak Huni 144,48 persen.
“Pencapain atas penanggulangan kemiskinan; peningkatan kualitas sumber daya manusia; capaian atas mewujudkan pemerintah yang good governance dengan program berbasis IT; dan capaian atas optimalisasi sumber daya alam,” papar Bupati.
Di tahun anggaran 2019, lanjut Bupati Lebong, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp 697 milyar lebih dari target Rp 750 milyar lebih atau mencapai 92,91 persen.
Sementara belanja daerah, realisasi mencapai Rp 698 milyar lebih dari target Rp 756 milyar lebih atau mecapai 92,28 persen.
“Selanjutnya kami menyerahkan sepenuhnya evaluasi terhadap keterangan pertanggungjawaban tahun 2019 kepada Dewan yang terhormat. Ini bukan sekedar formalitas pertanggung jawaban namun ini bentuk transparansi, akuntabilitas dari pemerintah daerah,” tutup Bupati Rosjonsyah.
Sebelum menutup paripurna, Ketua DPRD Carles Ronsen mengatakan, “Perlu saya sampaikan dan diingat baik-baik bahwa dana yang dikelola pemerintah pada dasarnya milik rakyat dan kembali ke masyarakat.”
Pewarta: Sumitra Naibaho
