BENGKULU– Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menggelar dialog bertajuk Memperkuat Kolaborasi Multipihak dalam Akselerasi Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim di Hotel Santika Bengkulu, Rabu (25/2/2026). Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah guna mendukung target nasional penurunan emisi serta penguatan ketahanan iklim.
Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo A. A. T. Sambodo, menegaskan bahwa pembangunan rendah karbon merupakan bagian integral dari strategi nasional menuju target Net Zero Emissions (NZE) 2060 atau lebih cepat.
Menurutnya, konsep pembangunan rendah karbon tidak hanya berorientasi pada aspek lingkungan, tetapi juga mendorong transformasi menuju ekonomi hijau yang mampu menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pembangunan rendah karbon harus terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah, mulai dari RPJPD, RPJMD hingga APBD, agar implementasinya berjalan efektif dan terukur,” ujarnya.
Dukungan terhadap agenda tersebut juga disampaikan Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Sumardi. Ia menekankan bahwa pembangunan berkelanjutan harus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas dan berjangka panjang.
Sementara itu, Asisten II Setda Provinsi Bengkulu, Raden Ahmad Denni,
menyampaikan bahwa komitmen daerah telah diperkuat melalui penandatanganan nota kesepahaman serta penerbitan regulasi daerah terkait pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim.
Melalui dialog ini, kolaborasi multipihak yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, legislatif, serta pemangku kepentingan lainnya diharapkan mampu mempercepat transformasi ekonomi hijau di Provinsi Bengkulu secara berkelanjutan dan adaptif terhadap tantangan perubahan iklim. (**)
