Pelaksanaan Bansos Non Tunai Sudah “On The Track”

Jakarta – Setelah ditahun pertama meletakkan fondasi utama pembangunan, Jokowi-JK menjadikan tahun keempat pemerintahan sebagai tahun pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) akan menjadi fokus pemerintah pada 2019.
Pada pidato kenegaraan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia yang ke-73 di hadapan DPR dan DPD RI, 16 Agustus yang lalu, Jokowi mengungkapkan bahwa pada usia yang ke-73 tahun ini, kita terus bekerja, ikhtiar, berjuang untuk mengejar prestasi bangsa.
Presiden meminta agar kita tidak boleh berpuas diri atas capaian-capaian yang diperoleh saat ini, namun meminta segenap jajarannya untuk terus memperkuat fondasi dan mengumpulkan energi untuk melakukan lompatan kemajuan.
Untuk itu kerja berkelanjutan pemerintah tahun 2019 salah satunya difokuskan dalam pembangunan manusia meliputi pelayanan dasar terhadap warga negara, upaya pengurangan warga miskin, permasalah gizi buruk dan stunting.
Pemerintahan Jokowi-JK secara serius menggarap strategi kebijakan pengurangan kemiskinan dan ketimpangan. Strategi disusun dengan membangun sistem perlindungan sosial yang komprehensif salah satunya melalui restrukturisasi bantuan sosial melalui perluasan cakupan dan peningkatan desain program.
Pada 12 Juli 2017 Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai.
Perpres tersebut diterbitkan dengan pertimbangan penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat dilakukan secara efisien agar dapat diterima tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Menurut pemerintah, penyaluran bansos secara nontunai juga berkontribusi terhadap peningkatan keuangan inklusif.
Penyaluran bansos secara nontunai dilaksanakan oleh pemberi bansos melalui bank penyalur ke rekening atas nama penerima bansos. Bank penyalur sebagaimana dimaksud adalah Bank Umum Milik Negara (bank BUMN).
Rekening atas nama penerima bansos dapat diakses melalui Kartu Kombo instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan tabungan yang dapat digunakan sebagai media penyaluran berbagai bansos, termasuk Kartu Keluarga Sejahtera.
Di Kementerian Sosial, Bansos Secara Bertahap Telah Diberikan Secara Non Tunai
Pada tahun 2018 penerima Program Keluarga Harapan (PKH) telah menjangkau 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan telah menerima bansos dalam bentuk non tunai. Pada tahun 2019 pemerintah menaikkan indeks bantuan PKH hingga 100 persen sesuai dengan kondisionalitas keluarga.
Untuk diketahui pada masa awal pemerintahan Presiden Joko Widodo yakni tahun 2014 jumlah KPM PKH adalah 2,79 juta dan meningkat menjadi 3,5 juta KPM pada tahun 2015. Kemudian meningkat menjadi 5,9 juta KPM pada 2016. Jumlah penerima bansos PKH terus mengalami kenaikan yang signifikan sebagai bentuk keseriusan komitmen pemerintah dalam penurunan angka kemiskinan. Maka pada tahun 2017 jumlah penerima program meningkat menjadi 6,2 juta KPM dan menjadi 10 juta KPM pada 2018.
Kementerian Sosial juga melakukan transformasi dari subsidi Rastra menjadi Bantuan Sosial Pangan yakni Bansos Rastra dan BPNT. Bansos Rastra dan BPNT memiliki perbedaan. Dalam Bansos Rastra, penerima manfaat setiap bulan mendapatkan 10 kg beras per bulan tanpa uang tebus. Sementara dalam program BPNT, setiap KPM mendapat subsidi Rp110.000 untuk dibelanjakan dalam bentuk pangan berupa beras dan telur.
Penyaluran BPNT dilakukan secara bertahap dimulai dari tahun 2017 untuk 1,28 juta keluarga, tahun 2018 untuk 10 juta keluarga dan ditargetkan untuk 15,6 juta keluarga di tahun 2019.
Sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2019 bahwa target BPNT adalah 15,6 juta KPM, maka maka pada November dan Desember 2018 dilakukan evaluasi kesiapan 295 kabupaten yang masih melaksanakan Bansos Rastra. Hal ini sesuai Hasil Rapat Tingkat Menteri (RTM) di Kemenko PMK tanggal 8 Nopember 2018.
Evaluasi dilakukan dalam hal kecukupan sebaran e-warong, jaringan, dan sosialisasi program. Sedangkan data KPM sudah siap dan tinggal dicetak oleh Himbara.
Sejarah Transformasi Rastra Menjadi BPNT
Program Subsidi Pangan/Rastra ini sudah mulai sejak 1997 dalam bentuk Operasi Pasar Khusus (OPK) di antaranya untuk merespon adanya krisis ekonomi dan kemarau yang berkepanjangan.
Tahun 2002 program OPK tersebut berubah menjadi Subsidi Raskin dengan jumlah beras yang diterima yaitu 15 Kg/KPM/Bulan dengan biaya tebus Rp1.600,-/Kg.
Pada tahun 2013 Kemensos mendapat penugasan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Subsidi Pangan/Raskin, dan pada tahun 2016 istilah Raskin diubah menjadi Rastra atau Beras Untuk Keluarga Sejahtera diberikan kepada 15,6 juta keluarga.
Sebagaimana arahan Presiden agar bantuan sosial disalurkan secara non tunai, tahun 2017 mulai dilaksanakan transformasi Rastra dari subsidi beras ke bantuan sosial dalam bentuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Sesuai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017 sebanyak 1,2 juta KPM mulai menerima BPNT sementara sisanya yakni 14,4 juta KPM masih menerima dalam bentuk subsidi rastra. Transformasi dilakukan secara bertahap mulai tahun 2017 di 44 Kota melaksanakan BPNT, sedangkan sisanya sebanyak 470 Kab/Kota masih menggunakan skema subsidi Rastra.
Pada tahun 2018, proses peralihan terus berjalan dan telah menjangkau 10.265.404 KPM di 219 kabupaten/kota. Sisanya yakni 5.334.596 di 295 kabupaten masih menerima dalam bentuk rastra dengan jumlah beras yang diterima yaitu 10 Kg/KPM dengan kualitas medium dan tanpa biaya tebus.
Sesuai Rencana Kerja Pemerintah 2019, seluruh bansos pangan telah beralih ke BPNT yakni 15,6 juta KPM.
Kemensos juga terus berkoordinasi dengan HIMBARA (Himpunan Bank-bank Milik Negara) terkait kesiapan Agen Bank. Untuk penyaluran BPNT dari Januari-November 2018 pada 218 kota sebanyak 10 juta KPM diperlukan agen bank sebanyak 42.022 agen dengan ratio 1 agen:250 KPM.
Saat ini jumlah total Agen Himbara sebanyak 80.139, sehingga jumlah Agen Himbara sudah surplus sebabyak 38.117 agen. (Prwr)