Rapat Kerja Menteri PANRB Tjahjo Kumolo dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Jakarta, Rabu (24/03)/Foto: menpan.go.id

JAKARTA, sahabatrakyat.com Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa dalam Seleksi Calon Aparatur Sipil
Negara (CASN) pada tahun 2021 ini akan difokuskan untuk mengisi tenaga teknis.
Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, sumber daya ASN harus diperbanyak yang
terjun langsung ke lapangan atau dekat dengan masyarakat, bukan hanya tenaga
administrasi.

Hal ini disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
RI di Jakarta, Rabu (24/03/2021). “Ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo
kepada Kementerian PANRB, agar memperbanyak tenaga teknis yang bisa langsung terjun
ke masyarakat dalam rangka mengurangi ASN yang melaksanakan tugas administrasi,”
jelas Menteri Tjahjo.

Menteri Tjahjo menegaskan untuk memenuhi arahan Presiden tersebut, penerimaan ASN
tahun ini diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja (PPPK), dan sekolah kedinasan. Sebanyak 1 juta formasi untuk guru
PPPK, serta 83.000 formasi untuk pemerintah pusat yang dialokasikan untuk CPNS dan
PPPK non-guru dan 189.000 formasi untuk pemerintah daerah yang juga dialokasikan
untuk CPNS dan PPPK non-guru.

Disebutkan bahwa formasi dengan alokasi terbanyak dalam Seleksi CASN Tahun 2021
untuk pemerintah pusat terdiri dari jabatan dosen, penjaga tahanan, penyuluh
keluarga berencana, analis perkara peradilan, serta pemeriksa. Sedangkan alokasi
terbanyak bagi pemerintah provinsi terdiri dari jabatan guru, yakni guru bimbingan
konseling, guru teknologi informasi dan komputer, serta guru matematika; jabatan
tenaga kesehatan, yakni perawat, dokter, dan asisten apoteker. Sedangkan untuk
jabatan teknis antara lain pranata komputer, polisi kehutanan, dan pengawas benih
tanaman.

Bagi pemerintah kabupaten dan kota, alokasi terbanyak juga terdiri dari jabatan
guru, jabatan tenaga kesehatan, dan jabatan teknis. Jabatan guru antara lain guru
kelas, guru pendidikan jasmani, olah raga, dan kesehatan, serta guru bimbingan
konseling. Jabatan tenaga kesehatan yang paling banyak dibutuhkan adalah perawat,
bidan, dan dokter. Sedangkan, bagi jabatan teknis antara lain penyuluh pertanian,
auditor, dan pengelola pengadaan barang/jasa.

Menteri Tjahjo mengemukakan bahwa terkait dengan usulan formasi PPPK bagi guru
agama, Kementerian PANRB terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, serta Badan
Kepegawaian Negara (BKN). Dalam formasi 1 juta guru PPPK tersebut, akan diakomodir
usulan formasi guru agama di sekolah negeri.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung meminta
Kementerian PANRB untuk berkoordinasi secara intensif dengan instansi pemerintah
yang belum melengkapi kelengkapan dokumen dan yang belum mengusulkan kebutuhan ASN
dalam Seleksi CASN tahun ini. “Hal ini agar formasi tahun 2021 yang ditetapkan
sesuai dengan kebutuhan ASN di instansi pemerintah,” ungkapnya.

Dijelaskan, Komisi II meminta Kementerian PANRB dan BKN agar dalam 1,3 juta formasi
tersebut, juga dialokasikan formasi bagi tenaga guru honorer serta tenaga honorer
non-guru yang telah membantu pelaksanaan program pembangunan strategis nasional.

Selain itu, pelaksanaan Seleksi CASN Tahun 2021 juga diminta agar dilakukan secara
transparan dengan menyebarluaskan informasi mengenai proses seleksi ini kepada
masyarakat. Setiap instansi pemerintah yang membuka formasi juga diharapkan dapat
meningkatkan layanan posko aduan atau help desk agar masyarakat dapat dengan mudah
mendapatkan informasi yang jelas dan utuh.

Untuk meningkatkan kewaspadaan akan tindak penipuan dalam Seleksi CASN Tahun 2021,
Komisi II bersama Kementerian PANRB dan BKN sepakat untuk berkomitmen menghilangkan
praktik penipuan. “Kami telah berkomitmen untuk menghilangkan penipuan serta
percaloan dalam proses Seleksi CASN Tahun 2021 agar tidak ada lagi masyarakat yang
dirugikan,” pungkas Ahmad, dalam rapat yang juga dihadiri oleh Kepala BKN Bima Haria
Wibisana dan Ketua Komisi ASN Agus Pramusinto.


Sumber: menpan.go.id