Anggaran Jamkesda Kurang 15 M Lebih, Masyarakat Terancam Tak Lagi Berobat Gratis

Rapat Koordinasi Pemkab Rejang Lebong terkait anggaran jaminan kesehatan/Foto: brn-sahabatrakyat.com

REJANG LEBONG, sahabatrakyat.com– Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong saat ini tengah kerja keras memutar otak lantaran program berobat gratis alias biaya berobat masyarakat ditanggung daerah yang selama ini sudah berjalan terancam tak bisa lagi berlanjut, bahkan program kerjasama Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Rejang Lebong dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Curup terancam putus.

Pasalnya sekarang ini, anggaran untuk menanggung biaya berobat sebanyak 51.500 jiwa masyarakat Rejang Lebong masih mengalami kekurangan yang tidak sedikit yakni mencapai Rp 15.906.783.200 diluar anggaran yang sudah tersedia di tahun 2021 sebesar Rp 10 miliar. Anggaran tersebut hanya mampu menanggung pembiayaan selama 4 bulan saja yakni mulai bulan Januari-April di tahun 2021 ini.

Sekkab Rejang Lebong RA.Denni usai menghadiri rapat pembahasan permasalahan kekurangan anggaran Jamkesda di ruang rapat Bupati, Senin (18/4/202) kemarin tidak membantah kondisi tersebut. Bahkan menurut penjelasannya dari Rp 10 miliar anggaran yang tersedia Rp 7,8 miliarnya sudah dibayarkan ke BPJS Cabang Curup.

“Kita masih kekurangan anggaran, untuk Kabupaten Rejang Lebong sekarang ini baru menganggarkan Rp. 10 miliar, dari Rp. 10 miliar ini sudah kita bayar ke BPJS sebesar 7,8 miliar untuk 4 bulan, jadi masih ada 8 bulan lagi yang menjadi permasalahan kita ke depan,” jelasnya.

Kondisi kekurangan anggaran tersebut, kemudian menurut Denni menyebabkan permasalahan yang krusial sifatnya, hal tersebut dikarenakan jika sampai bulan April sekarang ini anggaran untuk 8 bulan ke depan belum tersedia, maka  secara otomatis program integrasi Jamkesda Kabupaten Rejang Lebong dengan BPJS Kesehatan Cabang Curup terputus.

“Sedangkan ini sampai bulan April, Kalau bulan April ini tidak dilanjutkan menyiapkan premi kembali maka secara otomatis hubungan pemerintah daerah dengan BPJS itu terputus,” sampainya.

Namun demikian, dalam rapat bersama antara Pemkab Rejang Lebong dengan pihak BPJS Cabang Curup yang dihadiri oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekkab serta para asisten dan Pihak Dinas Kesehatan Rejang Lebong serta Kepala Cabang BPJS Curup terungkap masih ada celah untuk melanjutkan program kerjasama tersebut dengan Pemkab Rejang Lebong membuat semacam fakta integritas yang ditandatangani oleh Bupati dan Ketua DPRD Rejang Lebong.

“Dalam fakta integritas tersebut disebutkan bahwa untuk 8 bulan ke depan itu Pemkab tetap bertanggungjawab untuk membayar iuran BPJS tersebut, ini yang kita bahas tadi salah satu solusinya dan Pemkab Rejang Lebong bersedia menyiapkan fakta integritas tersebut,” terang Denni.

Berdasar data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan, untuk jumlah peserta Jamkesda yang terintegrasi ke BPJS Kesehatan Cabang Curup atau dengan kata lain masyarakat Rejang Lebong yang biaya berobatnya ditanggung Pemkab Rejang Lebong di tahun 2021 ini meningkat dibanding tahun 2020 lalu. Yakni sebanyak 51.500.000 jiwa sedangkan di tahun 2020 lalu sebanyak 50.000.000 jiwa. Mengalami kenaikan sebanyak 1.500.000 jiwa.

Sebagaimana diketahui program Jamkesda ini sendiri diperuntukkan bagi masyarakat kurang beruntung yang tidak mampu mengikuti BPJS secara mandiri.

Kepala BPJS Cabang Curup Novi Kurniadi kepada wartawan menjelaskan hal serupa dimana Pemkab Rejang Lebong untuk sekarang ini hanya cukup untuk membayar premi sampai bulan April sedangkan untuk kekurangan anggaran pihaknya bersedia menunggu dianggarkan kembali. Namun pihaknya butuh jaminan Pemkab Rejang Lebong melalui semacam fakta integritas.

“Rapat ini sebenarnya adalah tindak lanjut dari sebelumnya, yakni mengenai kekurangan anggaran untuk premi jaminan kesehatan masyarakat Rejang Lebong yang ditanggung Pemerintah Kabupaten, tadi kita minta ada jaminan mengenai kekurangannya ini melalui Fakta Integritas yang dibuat oleh Pemkab Rejang Lebong sebagai jaminan kekurangan ini akan dianggarkan kembali oleh Pemkab Rejang Lebong, fakta integritas ini ditandatangani oleh Kepala Daerah bersama Ketua DPRD, harapannya dalam waktu dekat ini fakta integritas ini sudah selesai, ” ungkap Novi. (brn)