Bangun Jalan di Kawasan Hutan Lindung, Seluma Perlu Izin Pusat

SELUMA, sahabatrakyat.com- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seluma, Kamis 07 Januari 2021 menggelar Rapat Dengar Pendapat guna menindak lanjuti rencana pembangunan/peningkatan jalan menuju Desa Talang Empat, Sinar Pagi dan Desa Lubuk Resam yang selama ini terkendala.

Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua (Waka) II DPRD Kabupaten Seluma, Ulil Umidi S.Sos, MM dihadiri Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Ahmad Kenedi SH,MH.,Waka I, Ketua dan Anggota Komisi II DPRD Seluma, BKSDA Bengkulu, Kepala Dinas PMD Kabupaten Seluma, Kadis Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Seluma, serta Kepala Desa (Kades) Talang Empat, Sinar Pagi, dan Lubuk Resam.

Persoalan ini bermula dari lokasi Desa Talang Empat, Sinar Pagi dan Desa Lubuk Resam Kecamatan Seluma Utara yang selama ini berada di kawasan hutan lindung HPT Bukit Badas.

Secara administrasi bahwa desa-desa itu sudah dienclave, tapi jalan yang menjadi akses menuju ke tiga desa tersebut masih berada di dalam kawasan hutan lindung.

Hal ini diutarakan oleh Kadis PU Kabupaten Seluma, M.Syaifullah, ST., dalam penyampaiannya.

“Desa Talang Empat, Sinar Pagi dan Desa Lubuk Resam juga Desa Sekalak itu yang sudah enclave baru desanya. Sementara yang kita ketahui di dalamnya banyak sekali potensi wisata seperti air terjun, sumber air panas, aliran arum jeram dan lain – lain yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat,” ungkap Syaifullah.

Hal senada dipaparkan Kepala Seksi Konservasi Wilayah II BKSDA Bengkulu, Mariska Tarantona.

Ia mengakui secara aturan ketiga desa itu statusnya sudah enclave dan SK enclave sudah keluar.

“Artinya secara aturan tiga desa ini sudah keluar dari kawasan hutan lindung, namun yang jadi kendala adalah jalan menuju ke tiga desa tersebut masih berada di dalam kawasan hutan sehingga tidak bisa ditingkatkan atau dibangun,” jelas Mariska.

Menurut Mariska, agar rencana pembangunan jalan bisa dilaksanakan maka Pemkab Seluma perlu mendapatkan izin terkait hambatan itu.

 

“Namun ini sebenarnya ada solusinya, yaitu, silahkan dinas teknis terkait yang ingin melakukan peningkatan atau pembangunan jalan mengajukan permohonan kerjasama ke Kementrian Lingkungan Hidup, bila nanti izin kerjasamanya sudah keluar baru bisa dilakukan peningkatan atau pembangunan jalan tersebut,” kata Mariska.

Di sisi lain, Anggota DPD RI, Ahmad Kenedi memberikan saran kepada Pemda Seluma untuk segera membentuk tim kusus guna penanganan permasalahan infrastruktur jalan menuju tiga desa yang bersinggungan dengan kawasan hutan lindung tersebut agar persoalan ini cepat selesai dan bisa segera diambil langkah -langkah konkrit guna mengoptimalkan pembangunan dan pengembangan potensi – potensi wisata di sana. Apalagi dari ketiga desa tersebut penghasilan petani kopi yang sangat tinggi,” tandasnya.


Pewarta: SUKARDIANTO