DPRD Labrak Meja, Aliansi LSM Menuntut, Kadis Kominfo dan Para Camat Terkesan Menutupi

BENGKULU UTARA –  Tim Pansus DPRD Kabupaten Bengkulu Utara kembali menggelar hearing dengan jajaran Pemkab Bengkulu Utara. Kali ini bersama Dinas Sosial Bengkulu Utara terkait penyaluran bantuan Covid-19.

Dalam hearing tersebut, Febri Yurdiman, selaku ketua Pansus sempat geram dan menggebrak meja. Pemicunya, pihak Dinas Sosial Bengkulu Utara tidak mampu memberi jawaban terkait tidak adanya kejelasan dana penanganan Covid-19 sebesar Rp 11,5 miliar tersebut.

Hal itu membuat Ketua Pansus Febri Yurdiman naik pitam sehingga suasana rapat pun memanas.

“Pertama yang kami tanyakan terkait tidak adanya kejelasan siapa pengguna anggaran Jaringan Pengaman Sosial (JPS) senilai Rp 11,5 Miliar dari hasil refocusing untuk dana BTT Covid-19, pihak Dinsos menyampaikan hanya memverifikasi sedangkan yang menggunakan anggaran belanja adalah pihak kecamatan, beberapa kecamatan sudah kita temui, mereka menyampaikan hanya menerima sembako, bukan membelanjakan anggarannya” jelas Febri, Selasa (12/05/2020).

Lebih rinci Febri memperjelas, “Jika satu kepala keluarga menerima bantuan sembako senilai Rp 150 ribu, maka anggaran Rp 11,5 miliar itu seharusnya dapat menjangkau 76.600 kk yang menerima. Tetapi data Dinas Sosial cuma 44 ribu kk yang terdata.”

Saat ditanya kembali berapa harga per paket sembako itu, pihak Dinsos tidak menjawab.

“Dari nilai Rp 11,5 miliar dibelanjakan sembako seharga Rp 150.000/paket (keterangan Dinsos, red) maka jumlah KK yang menerima adalah sebanyak 76.600 KK, sedangkan statemen dari Kadinsos total KK yang akan menerima kisaran 44.000 KK,” lanjut Febri.

Febri Yurdiman juga mengingatkan bahwa anggaran pengeluaran bantuan sembako ini tidak bisa main main.

“Jangan main main! Ini urusan perut rakyat, dari tadi saya dan anggota bertanya tapi belum ada jawaban menyangkut anggaran 11,5 miliar ini,” tegas Febri.

Terpisah, Ketua Aliansi LSM Kabupaten Bengkulu Utara Rozi, HR menuntut Gugus Tugas Covid-19 Bengkulu Utara agar lebih transparan dalam penggunaan anggaran penanggulangan Covid- 19. Data yang disampaikan Dinsos, kata Rozi, perlu dipertanyakan.

“Kami dari Aliansi LSM Bengkulu Utara menuntut adanya transparansi dalam hal penggunaan anggaran dana Covid -19 ini, kami pertanyakan data dari Dinsos itu dari mana?” ungkap Rozi.

“Ini seakan-akan ada yang disembunyikan, kenapa pertanyaan Dewan melalui Tim Pansus sangat sulit dijawab oleh Tim Gugus Tugas yang dalam hal ini dari Dinas Sosial, benar apa yang disampaikan oleh Tim Pansus DPRD (Febri Red) kalau kita hitung secara matematis saja ini bisa ketemu, dan mesti jelas ini PA nya siapa,” papar Rozi.

“Jika kita hitung dari jumlah kk yang terdata dari Dinas Sosial sejumlah 44 ribu kk dikali dengan jumlah nominal per paket sembako sejumlah 150 ribu/paket maka ini baru menyentuh angka 6,6 miliar, lantas sisanya mau dikemanakan,” tandas Rozi.

“Ini yang kita maksud untuk transparansi, sehingga tidak menimbukan banyak praduga. Kita semua tahu bahwa pemerintah dalam hal ini Tim Gugus sudah berusaha dan lelah dengan kerja ini, tetapi karena kerja tanpa juklak dan juknis yang jelas, serta tidak adanya transparansi, justru menimbulkan polemik baru,” lanjut Rozi.

“Kita menduga bahwa ini sengaja untuk ditutup-tutupi, karena adanya kepentingan-kepentingan lain yang bermain, kalau tidak kenapa ini tidak dibuka ke publik biar jelas, baik sumber dana yang direfocusing, penggunaan dana, penanggung jawabnya siapa,  serta juklak juknisnya mana. DPRD labrak meja, kita Aliansi LSM menuntut transparansi , Kadis Kominfo dan para Camat terkesan menutupi,”  tutup Rozi.

Sementara itu beberapa camat yang coba dihubungi oleh awak media melalui ponsel menjelaskan, “Kami belum tahu seperti apa juklak dan juknisnya, kami cuma mendata masyarakat yang akan menerima, informasinya paket sembako senilai 150 ribu/paket tersebut, apakah nanti kami yang beli atau kami terima paketnya belum tahu,” ungkap salah seorang camat.

Camat lain pun mengungkapkan, “Belum tau seperti apa nanti, yang jelas kami sudah siapkan data penerima sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada di kecamatan kami, apakah kami yang membeli atau kami hanya terima barang untuk disalurkan, karena kecamatan kita belum menerima bantuan tersebut jadi belum bisa komen banyak ” ungkap camat lainnya lagi.

Lain halnya dengan Camat Kecamatan Padang Jaya yang telah melaksanakan pembagian bantuan tersebut. Dihubungi awak media via ponsel dan Whatspp untuk konfirmasi, yang sampai berita ini ditayangkan awak media belum mendapatkan jawaban.

Sementara Kepala Dinas Kominfo yang juga dihubungi awak media, Sasman, SP mengatakan, “Kalau untuk itu saya minta maaf, karena saya tidak tahu, terkait jenisnya apa saja, jumlahnya berapa, dan siapa yang membelanjakan saya juga tidak jelas, itu ke Dinas Sosial, dan Kecamatan masing-masing,” kata Sasman.

“Memang ngak salah dinda tanya ke saya karena memang mestinya Dinas Kominfo tahu itu namun saya tidak tahu, tapi baiknya dindo langsung ke Asisten 1 Pak Dulla saja selaku koordinator “ tutup Sasman. (*1)