Jaksa Lidik Dugaan Korupsi DD-ADD Desa Belumai I Tahun Anggaran 2017-2019

Kasi Pidsus Kejari Rejang Lebong Heri Antoni/Foto:brn-sahabatrakyat.com

REJANG LEBONG, sahabatrakyat.com- Kasus dugaan penyimpangan dalam penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) kembali terjadi di wilayah Kecamatan Padang Ulak Tanding, Rejang Lebong. Kali ini dugaan penyimpangan penggunaan DD dan ADD Desa Belumai I yang mulai dilidik Jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Rejang Lebong.

Tak tanggung-tanggung, dugaan penyimpangan penggunaan DD dan ADD yang dilidik pihak Kejari sekarang ini mulai dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Mulai dari item kegiatan fisik hingga dugaan pidana pemalsuan tandatangan pencairan ADD.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Rejang Lebong Yadi Rachmat Sunaryadi melalui Kasi Pidsus Kejari Rejang Lebong Heri Antoni kepada wartawan di Kejari Rejang Lebong, Rabu (14/4/2021),membenarkan jika pihaknya sedang melakukan penyelidikan atas dugaan penyimpangan DD dan ADD desa Belumai I yang berasal dari laporan masyarakat tersebut.

“Untuk dugaan penyimpangan penggunaan DD dan ADD desa Belumai I saat ini kami masih melakukan penyelidikan, dan masih terus berjalan dengan pemeriksaan saksi-saksi,” terang Heri.

Lantaran kasus yang ditangani adalah anggaran dari tahun 2017, 2018 hingga 2019, maka pihaknya membutuhkan banyak keterangan saksi, menurut Heri pihaknya akan melakukan pemanggilan saksi-saksi lebih dari 20 orang yang dianggap mengetahui secara langsung atas kasus yang sedang mereka tangan saat ini.

Untuk saksi yang sudah dimintai keterangan sejauh ini dilanjutkan Heri sudah ada 4 orang saksi, 1 orang berasal dari Dinas PMD Kabupaten Rejang Lebong, kemudian 3 orang dari perangkat desa Belumai 1 termasuk Kades.

Perwakilan masyarakat Desa Belumai I saat minta dukungan ke DPRD Rejang Lebong

“Sampai hari ini ada sebanyak 4 orang yang sudah dimintai keterangan termasuk Kades, dan kesemuanya berstatus saksi, kita akan terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lainnya, karena ini sudah sejak lama kita akan memintai keterangan saksi kemungkinan lebih dari 20 orang,” jelas Heri.

Disinggung soal dugaan kerugian negara yang timbul dari kasus tersebut, dijelaskan Heri secara keseluruhan besarannya mnencapai 500 juta lebih. Sedangkan item kegiatan terdiri dari kekurangan volume irigasi yang dibangun dari tahun 2017,2018 dan 2019, kemudian ada pula pemalsuan tandatangan serta item-item kegiatan fisik lainnya.

“Masih ada beberapa bangunan dan kegiatan lain yang belum dilakukan pengecekan, nanti kami akan lakukan, kemudian juga untuk tersangka belum ada sejauh ini,” katanya.

Sebelumnya diketahui, sejumlah perwakilan masyarakat dari Desa Belumai I Kecamatan Padang Ulak Tanding sempat mendatangi DPRD Rejang Lebong guna meminta dukungan wakil rakyat mereka lantaran laporan dugaan penyelewengan DD dan ADD yang mereka laporkan sejak Maret 2020 lalu belum ada titik terang.

Sebelum ditangani pihak Kejari Rejang Lebong terlebih dahulu warga telah melaporkan kasus tersebut ke Kejati Bengkulu.

Adapun beberapa kegiatan yang dilaporkan warga ke Kejaksaan tersebut di antaranya dugaan penyelewangan dalam pekerjaan aspal lapen, pembangunan jalan rabat beton, pembangunan saluran irigasi, pembangunan gedung PAUD, serta pembangunan kantor kepala desa, Kegiatan tersebut semua bersumber dari DD tahun 2017, 2018 dan 2019.(brn)