Jaksa Tunda Penanganan Perkara Korupsi Melibatkan Kandidat

Upacara Hari Bhakti Adhyaksa Ke-60 oleh Kejaksaan Tinggi Bengkulu sendiri berlangsung secara virtual dengan inspektur upacara Jaksa Agung Burhanuddin.

BENGKULU, sahabatrakyat.com- Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Muhammad Taufik menyatakan jajarannya akan menunda penanganan perkara korupsi yang melibatkan kandidat alias calon yang terjun dalam kontestasi politik Pilkada 2020 demi menjaga netralitas.

Penegasan itu disampaikan Taufik kepada wartawan usai memimpin Upacara HUT Adhyaksa ke-60 di Bengkulu, Rabu (22/7). “Nanti setelah proses Pilkada selesai, baru kita tindak-lanjuti,” katanya.

Sejalan dengan itu Taufik juga mengingatkan jajarannya agar menjaga independensi dan netralitasnya selama Pilkada. “Kejaksaan harus netral karena kita di sini ada sembilan (Kejari, red), delapan kabupaten dan satu kota. Itu yang dipesankan kepada kita,” katanya.

Sementara terkait HUT Adhyaksa, Taufik memaparkan pesan-pesan pokok atau perintah harian Jaksa Agung RI. Di antaranya: agar seluruh korps Adhyaksa bekerja sebaik-baiknya sesuai dengan tri krama adhyaksa.

“Jangan menyalah-gunakan kewenangan dan tingkatkan kepercayaan masyarakat,” tambah Taufik yang baru satu bulan menjabat di Bengkulu.

Taufik menambahkan, dalam penanganan perkara korupsi Jaksa Agung juga menekankan prioritas pengembalian kerugian negara selain juga tindakan penahanan.

“Pengembalian diutamakan daripada yang lainnya. Kalau kerugian negara bisa diselamatkan, mudah-mudahan negara aman. Jadi tak hanya menahan,” kata dia.

Sementara dalam penanganan perkara pidana umum, lanjut Taufik, Jaksa Agung menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek atau rasa keadilan masyarakat.

“Sudah ada surat edaran bahwa apabila rasa keadilan masyarakat lebih dibutuhkan, bisa dihentikan penuntutannya,” demikian Taufik.

Upacara Hari Bhakti Adhyaksa Ke-60 oleh Kejaksaan Tinggi Bengkulu sendiri berlangsung secara virtual dengan inspektur upacara Jaksa Agung Burhanuddin.

Dalam pidatonya, Jaksa Agung Burhanuddin menekankan komitmen para jaksa dalam penegakan hukum. Terutama dalam pandemi Covid-19 serta Pilkada nanti.


Sumber: RRI Bengkulu