Kejati Arahkan Dugaan Korupsi di Polres Lebong ke Pidana Khusus

Andi Muhammad Taufik

BENGKULU, sahabatrakyat.com- Kasus dugaan korupsi anggaran rutin di Polres Lebong kini masuk proses penyelidikan. Bahkan Kejaksaan Tinggi Bengkulu sudah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan atau SPDP dari Polda Bengkulu.

Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Andi Muhammad Taufik mengatakan, SPDP dari Polda diterima pada tanggal 19 Agustus 2020.

Berdasarkan SPDP diketahui dugaan korupsi di lembaga penegak hukum itu dilakukan dengan modus penggelapan dan pemalsuan dokumen sehingga anggaran Polres Lebong bisa dicairkan selama tujuh bulan atau Januari sampai Juli tahun 2020.

Andi menambahkan kasus di Polres Lebong ini juga telah diarahkan ke bidang Tindak Pidana Khusus–sekalipun ada atau belum ada tersangkanya. Untuk dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU, kata Andi, memang belum bisa dipastikan.

Dari informasi yang didapat dugaan korupsi penggelapan dan pemalsuan dokumen dalam pencairan anggaran Polres Lebong bulan Januari hingga Juli 2020 diduga dilakukan oknum berinisial B-R selaku bendahara di Polres Lebong tahun anggaran 2020.

Terkait hal ini oknum tersebut dijerat pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 2 ayat 1 huruf a junto pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU.


Sumber: RRI Bengkulu | Editor: Jean Freire