KPK Sorot 3 Aset RL di Perbatasan

Rapat Koordinasi Pemkab Rejang Lebong

REJANG LEBONG, sahabatrakyat.com-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah menyorot permasalahan aset Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang lokasinya berada di perbatasan kabupaten tersebut dengan kabupaten Kepahiang.

Aset yang menarik perhatian KPK itu adalah RSUD Curup yang terletak di jalur dua; Rumah Dinas yang ada di Kelurahan Taba Mulan, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang; dan Pabrik Atsiri yang ada di kawasan Kecamatan Merigi.

“Beberapa waktu lalu Satgas Pembinaan KPK menyikapi ada 3 aset milik Pemkab Rejang Lebong yang lokasinya berada di Kabupaten Kepahiang yakni RSUD, Rumah Dinas Di Taba Mulan dan Pabrik Atsiri,”terang Sekkab Rejang Lebong Yusran Fauzi kepada wartawan, Rabu (8/12/2021).

KPK menyikapi permasalahan aset tersebut, lanjut Yusran, lantaran masih menjadi aset Rejang Lebong dan belum diserahkan ke Pemkab Kepahiang. Sementara sejumlah aset lainnya telah diserahkan ke Kepahiang seiring pemekaran beberapa tahun lalu.

“Kalau aset yang lain yang letaknya di wilayah Kepahiang sudah kita serahkan. Hanya tinggal 3 aset itu yang belum,”sampai Yusran.

Belum diserahkannya 3 aset tersebut menurut Yusran, lantaran letak bangunannya berada di lokasi perbatasan antar dua kabupaten tersebut. Sementara status batas wilayah antara dua kabupaten belum ditetapkan.

Namun demikian lanjut Yusran, Bupati Rejang Lebong telah meminta dirinya untuk mengkomunikasikan permasalahan tersebut ke Pemkab Kepahiang.”Nanti akan dikomunikasikan dengan Kabupaten Kepahiang dan KPK juga siap memfasilitasi,” lanjutnya.

Sekkab Rejang Lebong Yusran Fauzi

Di sisi lain, terkait dengan belum dilakukannya penyerahan 3 aset yang terletak di wilayah perbatasan tersebut ke Kabupaten Kepahiang, menurut Yusran, sudah pula terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Rejang Lebong yang terdiri dari Kapolres, Kajari dan Perwakilan Dandim, serta perwakilan Pengadilan Negeri Curup.

Dimana dalam rapat koordinasi tersebut Forkopimda menurut Yusran menyarankan penyerahan 3 aset tersebut menunggu penetapan tapal batas antar dua kabupaten terlebih dahulu, sehingga ada kepastian apakah aset tersebut masuk dalam wilayah Kabupaten Kepahiang atau Rejang Lebong.

“Forkopimda juga sudah memberikan saran kepada kami, agar penyerahan aset tersebut menunggu kepastian tapal batasnya, agar lebih jelas nanti, khawatirnya kalau diserahkan sekarang ternyata lokasi aset tersebut masuk dalam wilayah Rejang Lebong,” urainya.

Lebih jauh Yusran mengatakan mengenai permasalahan tapal batas antar kedua kabupaten tersebut, setelah tim melakukan survey beberapa waktu lalu, permasalahan tapal batas tersebut tinggal menunggu penetapan.

“Saya sudah dua kali koordinasi ke Kemendagri mengenai tapal batas ini, tinggal proses penandatanganan saja. Harapannya masalah tapal batas ini sesegera mungkin bisa selesai,” sampainya. (brn)