Mengapa BBM Non Subsidi di Bengkulu Naik?

Konferensi Pers Pemprov Bengkulu terkait perubahan tarif PBBKB BBK Bengkulu/Foto: FB Media Center Pemprov Bengkulu

BENGKULU, sahabatrakyat.com– Naiknya harga BBM Non Subsidi di Provinsi Bengkulu menuai tanya dan ragam respon masyarakat. Pasalnya, selain dianggap memberatkan, kenaikan itu juga terkesan mendadak tanpa sosialisasi yang memadai.

Terkait hal itu, Pemprov Bengkulu melalui Asisten II Setda Provinsi Bengkulu Yuliswani menggelar konferensi pers di ruang media center Pemprov Bengkulu untuk memberikan penjelasan.

Yuliswani memaparkan, hasil evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kinerja pendapatan daerah Provinsi Bengkulu tahun 2017 dan Semester I 2018, BPK merekomendasikan Pemprov Bengkulu segera mengevaluasi tarif pajak atas Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan mengusulkan perubahan tarif pajak tersebut dengan diperkuat dengan peraturan daerah (Perda).

Selanjutnya dilaksanakan pembahasan antara Pemprov Bengkulu dan DPRD Provinsi Bengkulu dan menghasilkan sebuah Perda.

Disisi lain, rekomendasi BPK ini juga menyebutkan bahwa tarif pajak PBBKB BBK Bengkulu merupakan tarif terendah untuk wilayah Sumatera.

Atas dasar hal tersebut, maka Pemprov Bengkulu bersama-sama DPRD melakukan pembahasan untuk perubahan perda yang mengatur tarif PBBKB dan disahkanlah Perda Nomor 11 tahun 2019 pada 31 Desember 2019.

Yuliswani mengatakan, berdasarkan rekomendasi Tim BPK terhadap kinerja pendapat daerah dan pertimbangan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2021, Pemprov Bengkulu mengeluarkan perubahan tarif pajak PBBKB (Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor) untuk jenis BBK (Bahan Bakar Khusus) atau BBM Non Subsidi per 01 Januari 2021.

Sementara untuk produk Jenis BBM Tertentu (JBT) atau BBM Bersubsidi dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) tidak mengalami perubahan, yaitu tetap sebesar 5%.

“Kebijakan baru ini juga untuk melindungi ketersediaan BBM di Bengkulu, karena selama ini tarif pajak PBBKB BBK Bengkulu berada pada posisi terendah dibanding 9 provinsi lain di wilayah Sumatera,” jelas Yuliswani.

“Jadi perda ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan rekomendasi Tim BPK untuk optimalisasi pendapatan daerah Provinsi Bengkulu,” pungkasnya.


Pewarta: Sumitra Naibaho