Pemkab BU Diminta Tak Perpanjang HGU Kelapa Sawit

Massa Front Pembela Rakyat saat aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Bengkulu Utara, Kamis (25/11/2021)/Foto: firman

BENGKULU UTARA, sahabatrakyat.com– Puluhan massa asal desa-desa penyanggah HGU atau HGB PT Purnawira Darma di tiga kecamatan yakni Air Padang, Lais dan Batik Nau, menggelar aksi unjuk rasa ke Pemkab Bengkulu Utara, Kamis (25/11/2021).

Selain mendesak Pemkab BU menuntaskan konflik lahan antara warga dan perusahaan, aksi itu menuntut Pemkab Bengkulu Utara tidak memperpanjang hak guna usaha bagi perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan kepala sawit.

Selain itu, mereka juga meminta pemerintah daerah dan aparat penegak hukum membentuk tim khusus untuk menyelesaikan sengketa tanah. Massa juga meminta masyarakat mendapatkan perlindungan dari intervensi pihak dan oknum-oknum yang memiliki kepentingan tertentu.

Rustam Effendi, Ketua Umum Front Pembela Rakyat, usai mediasi bersama Pemkab BU mengatakan, Pemkab BU melalui Asisten 1 telah merespon dengan baik apa yang menjadi aspirasi warga.

“Nmun kami tidak mudah percaya dengan pihak Pemkab BU, kami akan melayangkan surat kepada pihak menteri dan dalam waktu dekat kami akan berkoordinasi dan hearing ke staf presiden, serta menggelar aksi di kantor Kementerian ATR BPN di Jakarta,” kata Rustam.

Lebih lanjut Rustam mengungkapkan bahwa akhir-akhir ini ada tekanan dan upaya pihak tertentu dengan membenturkan aparat dengan warga masyarakat. “Kami menilai akhir-akhir ini masyarakat dibentur-benturkan dengan aparat penegak hukum dan ditakut-takuti. Seolah-olah masyarakat ini takut mendekati lahan-lahan tersebut. Padahal kita sama-sama tahu bahwa aparat penegak hukum, kepolisian dan TNI adalah bagian dari rakyat,” ujarnya.

“Jangan sampai masyarakat ini selalu dibentur-benturkan oleh oknum-oknum tertentu demi kepentingan mereka, ini sangat miris salah satu contoh masyarakat memanen di sana kemudian ditangkap dan ditakut-takuti padahal HGU yang menjadi sengketa dalam status quo pihak perusahaan memanen begitu sajatetapi apa kontribusinya, inikan sangat miris,” ulang Rustam.

Rustam menegaskan, jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, maka aksi serupa akan kembali digelar dengan jumlah massa yang lebih banyak. “Kami akan turunkan 5000 massa ke sini. Front Pembela Rakyat akan berjuang bersama rakyat Bengkulu Utara akan menurunkan 5000 massa, kami ingatkan dalam waktu 1 bulan apabila tidak dipenuhi kami akan menurunkan 5000 massa,” kata Rustam.

Sementara itu, Pemerintah Daerah Bengkulu Utara melalui Asisten I, Dullah, SE, menjelaskan, pihaknya akan berusaha mencari jalan terbaik terkait dengan tuntutan massa. Sehingga tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan.

“Suatu tantangan kenegaraan pembangunan ekonomi ada 3 pilar yang berperan, pemerintah, dunia usaha, rakyat/masyarakat. Pemerintah sebagai penggerak penyeimbang antara dunia usaha dan masyarakat. Kita akan mencari jalan terbaik hingga tidak ada pihak lagi yang merasa dirugikan,” sampai Dullah.

Kapolres Bengkulu Utara AKBP Anton Setyo Hartanto, SIK, MH melalui Kabag Ops Kepolisian AKP Jufri menepis tudingan warga yang menilai jika masyarakat acap kali dibenturkan dengan aparat.

Jufri menegaskan, institusi Polri tidak berpihak dalam kepentingan manapun. Dalam tanggungjawabnya, Kepolisian menjalankan tugas terkait kewenangan sebagai penegak hukum.

“Kami berharap semua kondusif dan permasalahan ini segera mendapatkan jalan terbaik. Kami bertugas menjalankan dan menindak semua yang melawan dengan hukum,” tegas Jufri.


Pewarta: MS Firman