Pemkab Minta BPJS Tak Tolak Pasien Jamkesda

Sekkab Rejang Lebong R.A.Denni/Foto: brn-sahabatrakyat.com

REJANG LEBONG, sahabatrakyat.com– Pasca-rapat bersama antara Pemkab Rejang Lebong dengan pihak BPJS Cabang Curup pada Senin (18/4/2021) lalu, diketahui pihak Pemkab Rejang Lebong telah kembali meminta kepada pihak BPJS untuk tidak menolak pengobatan kepada pasien Jamkesda yang ada di wilayah tersebut meski fakta integritas yang diminta oleh pihak BPJS Cabang Curup sebelumnya belum juga dipenuhi.

Menurut Sekkab Rejang Lebong RA. Denni terkait adanya kekurangan anggaran sebesar Rp 15.906.783.200,- akan diupayakan penganggarannnya di dalam APBD-Perubahan mendatang. Mengingat saat ini tidak mungkin lagi untuk memasukkan jumlah kekurangan anggaran tersebut.

“Kami sudah komunikasi kembali dengan pihak BPJS agar pasien Jamkesda bisa tetap dilayani saat berobat, memang kita akui ada kekurangan anggaran, namun kita sampaikan kekurangannya akan kita masukkan dalam APBD Perubahan nanti, dan pihak BPJS sudah menyetujuinya,”terang Denni.

Terkait pakta integritas, kata Denni, saat ini sudah ditandatangani oleh Bupati namun belum ditandatangani oleh Ketua DPRD Rejang Lebong. Harapannya dalam waktu dekat fakta integritas itu juga ditandatangi oleh Ketua DPRD.

“Pakta integritas itu sekarang sudah di DPR, tinggal lagi Ketua tandatangan, bagaimana mekanisme penandatanganannya silahkan bagaimana DPRD, kalau Bupati sudah tandatangan,” sampai Denni.

Sementara itu Kepala Cabang BPJS Rejang Lebong Novi Kurniadi membenarkan jika sudah ada komitmen kembali antara Pemkab Rejang Lebong dengan pihak BPJS mengenai kekurangan anggaran pembayaran biaya berobat bagi masyarakat peserta program kerjasama Jamkesda dengan BPJS Kesehatan Cabang Curup. Dimana pihak BPJS saat ini tetap melayani pasien Jamkesda yang ingin berobat.

“Pasien BPJS Jamkesda tetap bisa berobat dan akan tetap dilayani, pak bupati sudah tandatangan di pakta integritas yang kita minta sebagai jaminan akan adanya pembayaran terhadap kekurangan, tinggal menunggu Ketua DPRD, informasinya besok Ketua DPRD akan tandatangan,” terang Novi.

Selain itu Novi menyebutkan untuk pembayaran iuran kesehatan peserta Jamkesda bulan Januari-April 2021, sudah diajukan untuk pencairan dengan total anggaran Rp 7,2 miliar. Sementara sisa kekurangan mencapai Rp 15.906.783.200 di luar anggaran yang sudah tersedia untuk bulan Januari-April dijanjikan akan dibayar melalui APBD Perubahan.

“Komitmen Pemkab Rejang Lebong kekurangannya akan dianggarkan dalam APBD-Perubahan, dan itu dituangkan dalam pakta integritas yang kita minta, kalau yang empat bulan sudah diajukan untuk dicarikan,” sebutnya.

Sebagaimana diketahui sebelumnya kerjasama antara pihak Pemkab Rejang Lebong dengan BPJS Cabang Curup nyaris putus lantaran Pemkab Rejang Lebong hanya mampu menganggarkan sebesar Rp. 10 milyar bagi biaya berobat masyarakat yang ditanggung daerah atau melalui program Jamkesda tahun 2021.

Anggaran 10 milyar itu hanya mampu membayar biaya berobat dari bulan Januari-April saja. Sementara 8 bulan sisanya Pemkab Rejang Lebong terutang yang jumlahnya tidak sedikit yakni Rp 15.906.783.200,

Berdasar data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Rejang Lebong, jumlah peserta Jamkesda yang terintegrasi ke BPJS Kesehatan Cabang Curup atau dengan kata lain masyarakat Rejang Lebong yang biaya berobatnya ditanggung Pemkab Rejang Lebong di tahun 2021 sebanyak 51.500.000 jiwa.

Sedangkan Premi Asuransi Jamkesda Integritas ke BPJS Rp 23.756.224.800, biaya jasa pelayanan RSUD Rp 2.012.691.100, dukungan operasional Rp 137.867.300, sehingga total anggaran untuk pembiayaan Jamkesda sebesar Rp 25.906.783.200 sedangkan biaya yang tersedia dalam ABPD 2021 hanya Rp 10 milyar saja.

Sementara dari data Dinas Kesehatan pula diketahui 3 tahun terakhir jumlah peserta Jamkesda di Rejang Lebong terus mengalami peningkatan yang tidak sedikit. Untuk tahun 2019 jumlah peserta 25.050 jiwa, di tahun 2020 mengalami lonjakan hingga 50 persen yakni sebanyak 50.000 jiwa. Sedangkan di tahun 2021 meningkat lagi menjadi 51.500 jiwa. (brn)